Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
SEKRETARIS Jenderal PDIP Hasto Kristyanto mengatakan ada pihak yang ingin membangun kerajaan di Indonesia dengan menempatkan menantu dan keluarga di kekuasaan melalui Pemilu dan Pilkada 2024. Hasto menilai pihak tersebut melawan ideologi negara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
“Kerajaan itu yang ditetapkan itu ada menantu, ada saudara, kemudian ada sahabat-sahabat baiknya yang nantinya akan ditetapkan sebagai bagian dari hulu balang kerajaan itu. Tapi kita adalah negara republik yang berideologi Pancasila. Sehingga yang namanya kekuasaan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” kata Hasto, ketika konferensi pers, Rabu (20/11).
“Dan sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan, seluruh calon-calon kepala negara yang memiliki perjuangan itu juga percaya dari rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bukan rahmat dari orang yang punya dana banyak, orang yang sebelumnya memegang kekuasaan. Bukan seperti itu,” sambung dia.
Hasto mengatakan PDIP memilih para calon kepala daerah yang melewati proses merangkak dari bawah. Ia mencontohkan calon kepala daerah dari PDIP di Tegal, Bima Eka Sakti dan Syaeful Mujab. Serta, calon wakil Bupati Tangerang Irvansyah yang mengawali karir politik dari bawah.
“Semua proses penetapkan calon juga melalui tahap-tahap dengan melihat aspek personaliti, karakter. Mereka mengejar dan kesatupaduan percaya pada kekuatan rakyat,” kata Hasto.
Hasto juga meyakini bahwa rakyat memiliki hak menentukan calon kepala daerahnya dan tidak terpengaruh oleh endorsement orang-orang tertentu.
“Dan ini kadang diingatkan sebagai momentum untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Bahwa rakyat telah memiliki kemerdekaan untuk memilih tanpa intervensi manapun,” ujar Hasto. (P-5)
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
Amnesti-abolisi mempertimbangkan kepentingan publik serta stabilitas politik. Presiden bisa memberi amnesti tanpa ada permohonan dari terpidana.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.
Lebih jauh Trubus mengungkapkan bahwa strategi PDIP untuk mempertahankan Hasto sebagai Sekjen lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.
Hasto Kristiyanto kembali dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved