Headline

Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.

Fokus

Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.

Panglima TNI Minta Prajurit Hindari Sikap Arogan

Tri Subarkah
13/11/2024 15:30
Panglima TNI Minta Prajurit Hindari Sikap Arogan
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.(MI)

PANGLIMA Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto meminta prajuritnya untuk menghindari sikap arogan. Hal tersebut menjadi bagian dari amanat Agus yang dibacakan oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI Jenderal Yusri Nuryanto pada apel pasukan penegakan hukum dalam rangka mendukung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Dalam amanatnya, Panglima mengingatkan personel TNI untuk meningkatkan soliditas, sinergitas, kekompakkan, dan semangat integratif bersama seluruh komponen bangsa dalam penegakan hukum.

"Serta hindari tindakan arogansi di lapangan," kata Yusri saat membacakan amanat Panglima di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (13/11). 

Amanat Panglima lainnya adalah meminta jajarannya untuk bekerja dengan niat ibadah, loyal, tulus, dan ikhlas dengan selalu memohon ridha Tuhan, memegang teguh sumpah prajurit Sapta Marga dan 8 Wajib TNI guna mewujudkan profesionalisme, serta meningkatkan kemampuan yang responsif dalam menghadapi dinamika perkembangan situasi melalui deteksi dini, cegah dini, dan reaksi cepat.

"Bertindaklah secara adaptif dan fleksibel dalam pelaksanaan tugas dengan mengoptimalkan binter di tengah masyarakat," sambungnya.

Apel bertajuk TNI Siap Menegakkan Hukum dengan Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, Penyelundupan, serta Kejahatan Lainnya yang Merugikan Negara Guna Menuju Indonesia Maju itu diikuti 1.200 personel, baik dari TNI maupun instansi lain seperti Polri, Kejaksaan Agung, BIN, BNN, Bakamla, Bea Cukai, Imigrasi, dan PPATK.

Amanat Panglima juga mengingatkan seluruh peserta apel soal pernyataan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Kamis (7/11) lalu terkait potensi kebocoran negara.

"Potensi kebocoran negara akibat judi online sebesar Rp981 triliun atau US$65 miliar, penambangan ilegal sebesar US$7 miliar, dan kebocoran APBN hingga US$7 miliar setiap tahunnya," pungkasnya. (Tri/I-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya