Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
WAKIL Ketua DPR Adies Kadir mengatakan DPR RI akan menetapkan pimpinan Komisi XII periode 2024-2029 pekan depan. Adies mengatakan pimpinan DPR masih menunggu usulan daftar ketua dan wakil ketua Komisi XII dari masing-masing yang mendapat jatah menduduki kursi pimpinan di komisi tersebut.
"Mudah-mudahan doakan saja minggu depan (ditetapkan). Kita juga enggak mau lama lama, bisa lah minggu depan. Kita kan tinggal tunggu masuknya daftar-daftar pimpinan dari partai-partai, kan baru seminggu. Tapi insyaallah minggu depan sudah selesai," kata Adies di Jakarta, Jumat (1/11).
Adies menilai tidak ada persoalan yang serius sehingga belum adanya daftar pimpinan di Komisi XII. Ia menilai masing-masing fraksi hanya hati-hati dalam mempertimbangkan nama yang akan memimpin komisi tersebut.
"Kita tunggu saja. Ini tidak ada masalah yang signifikan. Komposisi juga tetap kan ketuanya Golkar, wakilnya PDI-P Gerindra, Nasdem dan PAN itu sudah tetap. Tinggal nama namanya saja. Kita tunggu saja," katanya.
Sebelumnya, DPR RI telah menyusun komposisi pimpinan komisi untuk periode 2024-2029 untuk 11 komisi pada Selasa (22/10) dan pimpinan Komisi XIII ditetapkan pada Rabu (23/10). Sedangkan, pimpinan untuk Komisi XII belum ditetapkan meskipun nama-nama calon ketua sudah disepakati dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi. (H-3)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved