Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR Adies Kadir mengatakan DPR RI akan menetapkan pimpinan Komisi XII periode 2024-2029 pekan depan. Adies mengatakan pimpinan DPR masih menunggu usulan daftar ketua dan wakil ketua Komisi XII dari masing-masing yang mendapat jatah menduduki kursi pimpinan di komisi tersebut.
"Mudah-mudahan doakan saja minggu depan (ditetapkan). Kita juga enggak mau lama lama, bisa lah minggu depan. Kita kan tinggal tunggu masuknya daftar-daftar pimpinan dari partai-partai, kan baru seminggu. Tapi insyaallah minggu depan sudah selesai," kata Adies di Jakarta, Jumat (1/11).
Adies menilai tidak ada persoalan yang serius sehingga belum adanya daftar pimpinan di Komisi XII. Ia menilai masing-masing fraksi hanya hati-hati dalam mempertimbangkan nama yang akan memimpin komisi tersebut.
"Kita tunggu saja. Ini tidak ada masalah yang signifikan. Komposisi juga tetap kan ketuanya Golkar, wakilnya PDI-P Gerindra, Nasdem dan PAN itu sudah tetap. Tinggal nama namanya saja. Kita tunggu saja," katanya.
Sebelumnya, DPR RI telah menyusun komposisi pimpinan komisi untuk periode 2024-2029 untuk 11 komisi pada Selasa (22/10) dan pimpinan Komisi XIII ditetapkan pada Rabu (23/10). Sedangkan, pimpinan untuk Komisi XII belum ditetapkan meskipun nama-nama calon ketua sudah disepakati dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi. (H-3)
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved