Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR Adies Kadir mengatakan DPR RI akan menetapkan pimpinan Komisi XII periode 2024-2029 pekan depan. Adies mengatakan pimpinan DPR masih menunggu usulan daftar ketua dan wakil ketua Komisi XII dari masing-masing yang mendapat jatah menduduki kursi pimpinan di komisi tersebut.
"Mudah-mudahan doakan saja minggu depan (ditetapkan). Kita juga enggak mau lama lama, bisa lah minggu depan. Kita kan tinggal tunggu masuknya daftar-daftar pimpinan dari partai-partai, kan baru seminggu. Tapi insyaallah minggu depan sudah selesai," kata Adies di Jakarta, Jumat (1/11).
Adies menilai tidak ada persoalan yang serius sehingga belum adanya daftar pimpinan di Komisi XII. Ia menilai masing-masing fraksi hanya hati-hati dalam mempertimbangkan nama yang akan memimpin komisi tersebut.
"Kita tunggu saja. Ini tidak ada masalah yang signifikan. Komposisi juga tetap kan ketuanya Golkar, wakilnya PDI-P Gerindra, Nasdem dan PAN itu sudah tetap. Tinggal nama namanya saja. Kita tunggu saja," katanya.
Sebelumnya, DPR RI telah menyusun komposisi pimpinan komisi untuk periode 2024-2029 untuk 11 komisi pada Selasa (22/10) dan pimpinan Komisi XIII ditetapkan pada Rabu (23/10). Sedangkan, pimpinan untuk Komisi XII belum ditetapkan meskipun nama-nama calon ketua sudah disepakati dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi. (H-3)
KOMISI IX DPR RI menyoroti pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved