Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto disebut akan membentuk Badan Haji dan Umrah. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Ferry Noor setelah dirinya bertemu Prabowo beberapa waktu lalu.
Afriansyah mengaku berdasarkan arahan Prabowo, dirinya ditugaskan sebagai Wakil Badan Haji dan Umrah. Selain Afriansyah, Badan Haji dan Umrah itu juga dipimpin oleh Dahnil Anzar Simanjuntak, yang merupakan Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan politikus Partai Gerindra.
Sementara itu, posisi kepala badan urusan haji dan umrah akan dijabat oleh Gus Irfan Yusuf, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy'ari.
"Kami bertiga ya, saya Gus Irfan sama Pak Dahnil Simanjuntak agar kompak membangun kebersamaan, membangun sistem haji yang kemarin carut marut. Karena kita penduduk islamnya terbesar, tentunya Haji Umroh ini menjadi persoalan yang sangat tidak boleh mempermalukan, jadi seperti itulah," kata Afriansyah di Jakarta, Jumat (18/10).
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober 2024 diminta membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Hal tersebut diungkapkan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia.
“Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, dapat mengurangi beban Kementerian Agama yang selama ini sangat berat diluar urusan haji dan umrah,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP Amphuri), Zaky Zakariya Anshary. (M-4)
KPK langsung menindaklanjuti permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal pelaksanaan haji 2025.
Menurutnya, baik Immanuel dan menaker mampu menyelesaikan banyaknya permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi dalam 10 bulan terakhir.
Prasetyo menambahkan hal itu dilakukan lantaran terdapat mekanisme penggantian yang harus dilakukan.
Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Partai Gerindra juga telah memberikan teguran keras kepada Sudewo atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat tersebut.
Amnesti dan abolisi diberikan dengan pertimbangan komprehensif, termasuk aspek kemanusiaan, rekonsiliasi nasional, dan kondisi teknis seperti overkapasitas lapas.
LANGKAH politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved