Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto disebut akan membentuk Badan Haji dan Umrah. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Ferry Noor setelah dirinya bertemu Prabowo beberapa waktu lalu.
Afriansyah mengaku berdasarkan arahan Prabowo, dirinya ditugaskan sebagai Wakil Badan Haji dan Umrah. Selain Afriansyah, Badan Haji dan Umrah itu juga dipimpin oleh Dahnil Anzar Simanjuntak, yang merupakan Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan politikus Partai Gerindra.
Sementara itu, posisi kepala badan urusan haji dan umrah akan dijabat oleh Gus Irfan Yusuf, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy'ari.
"Kami bertiga ya, saya Gus Irfan sama Pak Dahnil Simanjuntak agar kompak membangun kebersamaan, membangun sistem haji yang kemarin carut marut. Karena kita penduduk islamnya terbesar, tentunya Haji Umroh ini menjadi persoalan yang sangat tidak boleh mempermalukan, jadi seperti itulah," kata Afriansyah di Jakarta, Jumat (18/10).
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober 2024 diminta membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Hal tersebut diungkapkan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia.
“Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, dapat mengurangi beban Kementerian Agama yang selama ini sangat berat diluar urusan haji dan umrah,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP Amphuri), Zaky Zakariya Anshary. (M-4)
KPK langsung menindaklanjuti permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal pelaksanaan haji 2025.
WAKIL Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono disebut telah mengundurkan diri dari Partai Gerindra terkait pencalonan dirinya menduduki jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI)
Langkah tersebut dinilai sebagai pilihan politik sadar untuk memperkuat kapasitas mesin negara dalam mengejar target Indonesia menjadi negara maju.
Salah satu poin krusial yang disoroti Azis adalah standarisasi dan transparansi dalam penanganan perkara.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mendorong adanya keberanian politik untuk melakukan koreksi sistem terhadap mekanisme.
Sugiono membeberkan data lonjakan anggaran Pilkada yang sangat signifikan. Ia mencatat bahwa dana hibah APBD untuk Pilkada pada 2015 mencapai hampir Rp7 triliun.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menegaskan bahwa Mirwan MS telah resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved