Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto disebut akan membentuk Badan Haji dan Umrah. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Ferry Noor setelah dirinya bertemu Prabowo beberapa waktu lalu.
Afriansyah mengaku berdasarkan arahan Prabowo, dirinya ditugaskan sebagai Wakil Badan Haji dan Umrah. Selain Afriansyah, Badan Haji dan Umrah itu juga dipimpin oleh Dahnil Anzar Simanjuntak, yang merupakan Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan politikus Partai Gerindra.
Sementara itu, posisi kepala badan urusan haji dan umrah akan dijabat oleh Gus Irfan Yusuf, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy'ari.
"Kami bertiga ya, saya Gus Irfan sama Pak Dahnil Simanjuntak agar kompak membangun kebersamaan, membangun sistem haji yang kemarin carut marut. Karena kita penduduk islamnya terbesar, tentunya Haji Umroh ini menjadi persoalan yang sangat tidak boleh mempermalukan, jadi seperti itulah," kata Afriansyah di Jakarta, Jumat (18/10).
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober 2024 diminta membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Hal tersebut diungkapkan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia.
“Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, dapat mengurangi beban Kementerian Agama yang selama ini sangat berat diluar urusan haji dan umrah,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP Amphuri), Zaky Zakariya Anshary. (M-4)
KPK langsung menindaklanjuti permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal pelaksanaan haji 2025.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, memberikan catatan mengenai rekam jejak dan karakter kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Wamenkeu sekaligus calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Thomas Djiwandono menegaskan dirinya telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra.
KETUA Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons kasus Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KETUA Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa Thomas Djiwandono kini sudah tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan partai.
WAKIL Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono disebut telah mengundurkan diri dari Partai Gerindra terkait pencalonan dirinya menduduki jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI)
Langkah tersebut dinilai sebagai pilihan politik sadar untuk memperkuat kapasitas mesin negara dalam mengejar target Indonesia menjadi negara maju.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved