PDIP Ajukan Nama Calon Menteri Setelah Pertemuan Megawati dengan Prabowo

BENDAHARA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Olly Dondokambey, menegaskan bahwa pengajuan nama-nama calon menteri dari PDIP akan dilakukan setelah pertemuan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikannya saat ditemui di Lume’os Hotel, Jakarta, pada Senin (14/10).

“Nanti sore saya ketemu Ibu Mega, nanti saya tanyakan kapan dan di mana pertemuannya dengan Pak Prabowo,” ujar Olly saat ditanya terkait jadwal pertemuan antara Megawati dan Prabowo.

Baca juga : Respons Bambang Pacul soal PDIP Disebut Dapat Jatah Menteri di Kabinet Prabowo

Menurut Olly, tidak ada hambatan dalam pertemuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa komunikasi antara pihak PDIP dan Prabowo berjalan dengan baik, termasuk interaksi antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

“Selama ini komunikasi berjalan baik. Mbak Puan sudah dilantik sebagai Ketua DPR, dan sekarang tinggal pembicaraan tahap-tahap selanjutnya,” lanjut Olly.

Saat ditanya mengenai isu yang menyebut namanya sebagai calon menteri, Olly menanggapinya dengan santai.

Baca juga : Menteri dari PDIP Masuk ke Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Insya Allah Ada

“Nama saya sudah diomongin sejak 10 tahun lalu, jadi biasa saja,” ungkapnya.

Namun, ia menegaskan bahwa jika partai menugaskannya, ia akan siap menjalankan amanah tersebut.

Mengenai kekhawatiran bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan memiliki oposisi karena mayoritas partai politik di parlemen mendukung, termasuk PDIP, Olly menjelaskan bahwa PDIP tetap akan menjalankan fungsi kritisnya.

Baca juga : Soal Nama Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo, PDIP: Semua Keputusan di Ketum

“Saya kira tugas anggota DPR adalah mengkritisi dan memberikan solusi. Kita dulu juga sepuluh tahun tidak bersama Pak SBY, kita mengkritisi tapi juga memberikan solusi,” tegas Olly.

Dia menambahkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia tidak mengenal oposisi seperti sistem parlementer di negara lain.

“Kita kan bukan parlementer, jadi tidak ada oposisi. Semua berjalan bersama-sama, seperti sekarang dengan Pak Jokowi, kami juga mengkritisi kebijakan yang ada meskipun kami pengusung utama,” jelasnya. (P-5)