KPU Pelajari Peta Kerawanan Pilkada 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan cross check terkait dengan daerah rawan konflik dalam Pilkada Serentak 2024 yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Senin (26/8). Anggota KPU August Mellaz mengatakan bahwa indeks kerawanan pemilu yang dirilis Bawaslu merupakan peta data tersendiri.

"Memang kami juga pasti cek dengan wilayah-wilayah kami karena penyelenggara pemilu 'kan dalam konteks pilkada bisa jadi dinamikanya beda-beda," kata Mellaz saat ditemui ANTARA di Kantor KPU, Jakarta, dilansir Antara, Sabtu (12/10).

Menurut dia, daerah yang dianggap rawan oleh Bawaslu bisa saja berdasarkan perspektif KPU ditemukan di daerah lain. Mellaz juga menjelaskan bahwa potensi rawan atau tidak rawan itu sangat bergantung pada dinamika normal.

Baca juga : KPU: Pelanggar Aturan Kampanye akan Berhadapan dengan Bawaslu

Ia menyebutkan untuk Papua sendiri memang ada beberapa titik yang rawan. "Kalau yang lain 'kan tingkat kompetisi di tingkat lapangan yang akan menentukan. Akan tetapi, sejauh ini 'kan tidak" ujarnya.

Sebelumnya, Bawaslu mengidentifikasi lima provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Lima provinsi itu, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

Baca juga : Penetapan Sanksi Kampanye Pilkada, Bawaslu DKI Tunggu Keputusan KPU

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa provinsi-provinsi ini menghadapi tantangan pada berbagai tahap pilkada, termasuk pencalonan, kampanye, dan penghitungan suara.

"Ada lima provinsi dengan kerawanan tertinggi pada tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung," tambah Ketua Bawaslu Rahmat Bagja usai launching pemetaan kerawanan Pilkada 2024 di Jakarta, Senin (26/8).

Selain itu, terdapat 28 provinsi dengan tingkat kerawanan sedang dan empat provinsi dengan tingkat kerawanan rendah.

Bawaslu juga memetakan bahwa kerawanan di tingkat kabupaten/kota dengan hasil menunjukkan bahwa terdapat 84 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori tingkat kerawanan tinggi. Misalnya Kabupaten Malang, Fakfak, Pinrang, Bangkalang, Bulukumba, Baubau, Manggarai Timur, hingga Kabupaten Berau.

Untuk menghadapi tantangan di daerah-daerah rawan tersebut, Bawaslu berencana berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah dan aparat keamanan TNI/Polri guna melakukan mitigasi jika terjadi gangguan keamanan. (I-2)