Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
Daftar kementerian era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bocor. Hal ini terungkap dari susunan 13 komisi DPR yang di dalamnya terdapat daftar mitra kerja.
Berdasarkan bocoran daftar komisi dan mitranya, tercatat ada total 46 kementerian. Lima di antaranya adalah kementerian koordinator.
Dari 46 kementerian itu terdapat 19 kementerian baru yang merupakan pemisahan dari kementerian di kabinet Jokowi saat ini. Selain itu, juga ada kementerian baru yang sebelumnya hanya berbentuk badan.
Baca juga : Jokowi Tidak Akan Cawe-cawe Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran
Adapun, 19 kementerian baru di era Prabowo, yakni Kementerian Koordinator Kemasyarakatan, Kementerian Hutan, Kementerian Laut dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat hingga Kementerian Transmigrasi.
Kemudian Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kebudayaan.
Lalu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Baca juga : Kabinet Gemuk Prabowo Jangan Sampai Bebani Anggaran Negara
Berikut daftar lengkap bocoran kementerian era Prabowo-Gibran:
Kementerian Koordinator
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan
Kementerian
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Perumahan Rakyat
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
14. Kementerian Transmigrasi
15. Kementerian Perdagangan
16. Kementerian BUMN
17. Kementerian Koperasi
18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf
21. Kementerian UMKM
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Kementerian Kesehatan
26. Kementerian Ketenagakerjaan
27. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
29. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
30. Kementerian Pendidikan Tinggi
31. Kementerian Kebudayaan
32. Kementerian Pemuda dan Olahraga
33. Kementerian Keuangan
34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
36. Kementerian Lingkungan Hidup
37. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal
38. Kementerian Hukum
39. Kementerian HAM
40. Kementerian Sekretariat Negara
41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (P-2)
Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik masyarakat perihal kabinet pemerintahannya yang disebut gemuk. Kali ini, ia tidak merespons dengan mengatakan "ndasmu".
PRESIDEN Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tidak menghiraukan tudingan mengenai kabinet gemuk yang ditujukan pada Kabinet Merah Putih.
Prabowo mengatakan bahwa negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 2 juta jiwa bahkan memiliki kabinet berjumlah 28 orang.
DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mendorong agar pemerintah memperluas dan memperdalam efisiensi penggunaan anggaran.
100 hari hingga satu tahun pertama masa kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hanya berkutat persoalan administrasi
Apalagi pengambil kebijakan masih menghadapi permasalahan lama yang tampaknya tak mampu diselesaikan, yaitu perihal koordinasi.
GURU besar bidang ilmu Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Andy Fefta Wijaya mengatakan pemangkasan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto berdampak pada pemda.
Dia menekankan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Termasuk soal waktu perombakan kabinet menjadi ranah Kepala Negara
Pemerintahan Prabowo-Gibran akan masuk dalam 100 hari, Peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli menyoroti soal kabinet Prabowo-Gibran gemuk dinilai menyedot anggaran negara.
Secara koalisi pemerintahan yang dibentuk Prabowo setelah Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 tidaklah gemuk
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved