Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan alat kelengkapan dewan (AKD) akan dibentuk pada pertengahan Oktober mendatang. Ia mengatakan AKD akan dibentuk sebelum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober.
"Pembentukan AKD perkiraan sekitar tanggal 15 atau 16 Oktober. Sebelum pelantikan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10).
Dasco menjelaskan mekanisme pembentukan AKD akan mengacu pada UU MD3. Nantinya, akan ditentukan siapa yanh menjadi pimpinan di masing-masing AKD.
Baca juga : Nilai Tunjangan Rumah Anggota DPR Akan Dibahas Pekan Depan
"Kita membuat semacam bamus itu serta fraksi-fraksi untuk menentukan pimpinan-pimpinan AKD. Dan itu sesuai dengan UU MD3 ya. Ini kita berpatokan pada Undang-Undang MD3 dalam penentuan siapa yang kemudian akan menjadi pimpinan," katanya.
"Namun menurut kebiasaan bahwa, dan ini juga menjadi satu yurisprudensi bahwa selain UU MD3 juga kemudian kita ada musyawarah dan mufakat untuk kemudian pengisian AKD-AKD yang ada," tambahnya.
Dasco menyebut nantinya bakal ada penambahan komisi di DPR dari 11 komisi menjadi 12-13 komisi. Hal tersebut menyesuaikan lembaga atau kementerian yang dibentuk pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Jadi kurang lebih itu kisaran antara 12 atau 13. Itu juga belum diputuskan karena mengingat bahwa kita juga belum dapat berapa banyak penambahan mitra kerja dari DPR yang akan dibentuk oleh pemerintah yang mendatang," katanya. (P-5)
Prolegnas yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan, hingga kumulatif terbuka
DPR telah menetapkan sejumlah pimpinan komisi. Hal ini diputuskan usai penetapan 13 komisi DPR periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna Kelima DPR
DPR RI telah menetapkan struktural alat kelengkapan dewan (AKD) dan keanggotaan di komisi.
Dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan jumlah dan pimpinan komisi di Jakarta, hari ini, PKB mengirimkan dua calon ketua dan sembilan calon wakil ketua untuk memimpin komisi ke depan.
Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Said Abdullah menyebut PDIP mendapat empat jatah kursi ketua komisi di DPR RI.
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut DPR telah menyetujui penambahan jumlah komisi menjadi 13 dari 11 komisi.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved