Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan alat kelengkapan dewan (AKD) akan dibentuk pada pertengahan Oktober mendatang. Ia mengatakan AKD akan dibentuk sebelum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober.
"Pembentukan AKD perkiraan sekitar tanggal 15 atau 16 Oktober. Sebelum pelantikan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10).
Dasco menjelaskan mekanisme pembentukan AKD akan mengacu pada UU MD3. Nantinya, akan ditentukan siapa yanh menjadi pimpinan di masing-masing AKD.
Baca juga : Nilai Tunjangan Rumah Anggota DPR Akan Dibahas Pekan Depan
"Kita membuat semacam bamus itu serta fraksi-fraksi untuk menentukan pimpinan-pimpinan AKD. Dan itu sesuai dengan UU MD3 ya. Ini kita berpatokan pada Undang-Undang MD3 dalam penentuan siapa yang kemudian akan menjadi pimpinan," katanya.
"Namun menurut kebiasaan bahwa, dan ini juga menjadi satu yurisprudensi bahwa selain UU MD3 juga kemudian kita ada musyawarah dan mufakat untuk kemudian pengisian AKD-AKD yang ada," tambahnya.
Dasco menyebut nantinya bakal ada penambahan komisi di DPR dari 11 komisi menjadi 12-13 komisi. Hal tersebut menyesuaikan lembaga atau kementerian yang dibentuk pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Jadi kurang lebih itu kisaran antara 12 atau 13. Itu juga belum diputuskan karena mengingat bahwa kita juga belum dapat berapa banyak penambahan mitra kerja dari DPR yang akan dibentuk oleh pemerintah yang mendatang," katanya. (P-5)
Prolegnas yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan, hingga kumulatif terbuka
DPR telah menetapkan sejumlah pimpinan komisi. Hal ini diputuskan usai penetapan 13 komisi DPR periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna Kelima DPR
DPR RI telah menetapkan struktural alat kelengkapan dewan (AKD) dan keanggotaan di komisi.
Dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan jumlah dan pimpinan komisi di Jakarta, hari ini, PKB mengirimkan dua calon ketua dan sembilan calon wakil ketua untuk memimpin komisi ke depan.
Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Said Abdullah menyebut PDIP mendapat empat jatah kursi ketua komisi di DPR RI.
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut DPR telah menyetujui penambahan jumlah komisi menjadi 13 dari 11 komisi.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved