Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan membuat satuan tugas (satgas) anti hoax jelang Pilkada serentak di Indonesia. Satgas ini akan berfokus pada platform media sosial.
“Dengan platfrom itu baru kemarin kita rapatnya semua platfrom kita kumpulkan agar hoax itu juga secara aktif oleh patformnya di mitigasi,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Prabu Revolusi, di kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin, 13 September 2024.
Prabu menjelaskan bahwa satgas ini nantinya akan memberikan nama semua calon kepala daerah kepada platform yang ada. Sehingga platform tersebut dapat secara aktif melakukan pengecekan fakta dan mencegah adanya informasi hoax tampa menunggu adanya laporan.
Baca juga : Media Massa Berperan Tangkal Disrupsi Informasi di Pilkada
“hoax itu juga secara aktif oleh patformnya di mitigasi jadi bukan dari pemerintah saja tapi juga platform aktif melakukan tagging pada hoax,” ujar Prabu.
Prabu menambahkan satgas akan terbentuk dalam beberapa minggu kedepan. Hingga saat ini sudah ada enam platform yang diundang dan berkomitmen untuk pencegahan hoax.
“Yang sudah kemarin kami undang dan berkomitmen itu ada youtube, meta, tiktok, google, snack, dan x,” lanjut Prabu.(P-2)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved