Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan membuat satuan tugas (satgas) anti hoax jelang Pilkada serentak di Indonesia. Satgas ini akan berfokus pada platform media sosial.
“Dengan platfrom itu baru kemarin kita rapatnya semua platfrom kita kumpulkan agar hoax itu juga secara aktif oleh patformnya di mitigasi,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Prabu Revolusi, di kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin, 13 September 2024.
Prabu menjelaskan bahwa satgas ini nantinya akan memberikan nama semua calon kepala daerah kepada platform yang ada. Sehingga platform tersebut dapat secara aktif melakukan pengecekan fakta dan mencegah adanya informasi hoax tampa menunggu adanya laporan.
Baca juga : Media Massa Berperan Tangkal Disrupsi Informasi di Pilkada
“hoax itu juga secara aktif oleh patformnya di mitigasi jadi bukan dari pemerintah saja tapi juga platform aktif melakukan tagging pada hoax,” ujar Prabu.
Prabu menambahkan satgas akan terbentuk dalam beberapa minggu kedepan. Hingga saat ini sudah ada enam platform yang diundang dan berkomitmen untuk pencegahan hoax.
“Yang sudah kemarin kami undang dan berkomitmen itu ada youtube, meta, tiktok, google, snack, dan x,” lanjut Prabu.(P-2)
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
DUA daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang pada 27 Agustus 2025 mendatang.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) ulang Pilkada 2024 di Kabupaten Barito Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved