Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI besar yang terdiri dari banyak partai politik dinilai mengecilkan peran oposisi dalam sebuah negara demokratis. Direktur Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, Nurliah Nurdin, mengingatkan bahaya kartel partai dalam koalisi besar pemerintahan.
"Semakin lemah posisi oposisi, maka koalisi ini semakin kuat, maka semua peraturan-peraturan perundang-undanganan berjalan ditetapkan tanpa diskusi-diskusi, tok, jadi," katanya dalam diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (FGD) bertajuk Pembangunan Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Emas 2024 dalam Perspektif Administrasi Publik yang digelar Ikatan Alumni Politeknik STIA LAN Jakarta, Selasa (10/9).
Menurut Nurliah, koalisi besar sengaja diciptakan untuk menjaga stabilitas sumber-sumber daya hanya dikelola segelintir orang. Sumber daya yang dimaksud itu juga merujuk pada posisi jabatan publik.
Baca juga : Partai Hanura Beri Sinyal Berubah Sikap Politik
Untuk membongkarnya, diperlukan penguatan pada internal partai politik. Nurliah berharap, partai dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel dalam mengambil kebijakan. Fenomena politik uang yang dilakukan kandidat harus dipahami lebih dalam.
"Selama ini kita tidak pay attention dengan keuangan partai politik. Dana kampanye dilaporkan Rp10 miliar, tapi kalau dilihat-lihat di lapangan itu sampai triliunan," terangnya.
Di samping transparansi partai politik, Nurliah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan kader partai dalam memahami administrasi publik, pemeritnahan, dan tata kelola yang baik sehingga tindakan para kader tidak melenceng. Selain itu, ia juga menekankan penguatan publik dan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kinerja partai politik. (P-5)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
DUKUNGAN kepada pasangan Ahmad Lutfi-Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024 terus mengalir.
Saan membantah tak adanya menteri dari kader NasDem diartikan sebagai oposisi atau di luar kabinet.
Puan Maharani menyebut tidak menutup kemungkinan partainya selaku pemenang Pemilu 2024 akan merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto.
Surya Paloh menyadari Partai NasDem bukan partai yang memenangkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.
POLITIKUS Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa tidak ada politik pecah belah atau devide et impera yang dilakukan oleh pendukung Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved