Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOALISI besar yang terdiri dari banyak partai politik dinilai mengecilkan peran oposisi dalam sebuah negara demokratis. Direktur Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, Nurliah Nurdin, mengingatkan bahaya kartel partai dalam koalisi besar pemerintahan.
"Semakin lemah posisi oposisi, maka koalisi ini semakin kuat, maka semua peraturan-peraturan perundang-undanganan berjalan ditetapkan tanpa diskusi-diskusi, tok, jadi," katanya dalam diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (FGD) bertajuk Pembangunan Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Emas 2024 dalam Perspektif Administrasi Publik yang digelar Ikatan Alumni Politeknik STIA LAN Jakarta, Selasa (10/9).
Menurut Nurliah, koalisi besar sengaja diciptakan untuk menjaga stabilitas sumber-sumber daya hanya dikelola segelintir orang. Sumber daya yang dimaksud itu juga merujuk pada posisi jabatan publik.
Baca juga : Partai Hanura Beri Sinyal Berubah Sikap Politik
Untuk membongkarnya, diperlukan penguatan pada internal partai politik. Nurliah berharap, partai dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel dalam mengambil kebijakan. Fenomena politik uang yang dilakukan kandidat harus dipahami lebih dalam.
"Selama ini kita tidak pay attention dengan keuangan partai politik. Dana kampanye dilaporkan Rp10 miliar, tapi kalau dilihat-lihat di lapangan itu sampai triliunan," terangnya.
Di samping transparansi partai politik, Nurliah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan kader partai dalam memahami administrasi publik, pemeritnahan, dan tata kelola yang baik sehingga tindakan para kader tidak melenceng. Selain itu, ia juga menekankan penguatan publik dan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kinerja partai politik. (P-5)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Jawa Barat menangani 131 dugaan pelanggaran pemilu. Jumlah pelanggaran diduga akan terus meningkat menjelang pelaksanaan pemilu 2024.
Kesepakatan koalisi ditandai dengan pembacaan deklarasi dari masing-masing pimpinan parpol.
Tata kelola organisasi partai politik dibenahi melalui aturan dan standar modern. Kaderisasi harus berjalan melalui tahapan secara berkelanjutan, kontrol atas potensi penyimpangan
PRESIDEN Joko Widodo merespons pertanyaan awak media mengenai restu yang diberikan bagi putra bungsunya Kaesang Pangarep, yang disebut-sebut berpotensi maju dalam Pilkada 2024.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
DUKUNGAN kepada pasangan Ahmad Lutfi-Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024 terus mengalir.
Sejumlah hal yang perlu diperhatikan partai politik (parpol) dalam memutuskan pasangan capres dan cawapres Pemilu 2024.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Gun Gun Heryanto, menilai pembentukan Koalisi Besar bukan perkara mudah.
Jika koalisi besar tadi terbentuk, bisa jadi hanya akan ada dua kandidat. Dengan hanya 2 kandidat peristiwa pilpres 2019 akan terulang kembali. Malah bisa jadi polarisasi makin tajam
PDI Perjuangan menghargai pertemuan berbagai partai politik yang sekarang gencar dilakukan untuk membangun koalisi besar.
Sudah komitmen di Koalisi Perubahan, partai NasDem menyatakan kecil kemungkinan mereka bergabung dengan koalisi besar jika nantinya koalisi tersebut benar terwujud.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved