Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI besar yang terdiri dari banyak partai politik dinilai mengecilkan peran oposisi dalam sebuah negara demokratis. Direktur Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, Nurliah Nurdin, mengingatkan bahaya kartel partai dalam koalisi besar pemerintahan.
"Semakin lemah posisi oposisi, maka koalisi ini semakin kuat, maka semua peraturan-peraturan perundang-undanganan berjalan ditetapkan tanpa diskusi-diskusi, tok, jadi," katanya dalam diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (FGD) bertajuk Pembangunan Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Emas 2024 dalam Perspektif Administrasi Publik yang digelar Ikatan Alumni Politeknik STIA LAN Jakarta, Selasa (10/9).
Menurut Nurliah, koalisi besar sengaja diciptakan untuk menjaga stabilitas sumber-sumber daya hanya dikelola segelintir orang. Sumber daya yang dimaksud itu juga merujuk pada posisi jabatan publik.
Baca juga : Partai Hanura Beri Sinyal Berubah Sikap Politik
Untuk membongkarnya, diperlukan penguatan pada internal partai politik. Nurliah berharap, partai dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel dalam mengambil kebijakan. Fenomena politik uang yang dilakukan kandidat harus dipahami lebih dalam.
"Selama ini kita tidak pay attention dengan keuangan partai politik. Dana kampanye dilaporkan Rp10 miliar, tapi kalau dilihat-lihat di lapangan itu sampai triliunan," terangnya.
Di samping transparansi partai politik, Nurliah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan kader partai dalam memahami administrasi publik, pemeritnahan, dan tata kelola yang baik sehingga tindakan para kader tidak melenceng. Selain itu, ia juga menekankan penguatan publik dan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kinerja partai politik. (P-5)
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
DUKUNGAN kepada pasangan Ahmad Lutfi-Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024 terus mengalir.
Saan membantah tak adanya menteri dari kader NasDem diartikan sebagai oposisi atau di luar kabinet.
Puan Maharani menyebut tidak menutup kemungkinan partainya selaku pemenang Pemilu 2024 akan merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto.
Surya Paloh menyadari Partai NasDem bukan partai yang memenangkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.
POLITIKUS Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa tidak ada politik pecah belah atau devide et impera yang dilakukan oleh pendukung Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved