Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
SETELAH 26 tahun reformasi, Indonesia dinilai belum sepenuhnya menjalankan demokrasi yang substansial. Cita-cita terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih jauh panggang dari api. Alih-alih, praktik demokrasi yang terjadi di Tanah Air masih bersifat prosedural saja.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan, demokrasi prosedural yang sekadar mengedepankan eksisnya trias politika, partai politik, dan kontestasi pemilihan. Namun, komponen tersebut nyatanya tidak berjalan secara demokratis.
"Pemilunya akan berlangsung demokratis atau tidak, itu urusan belakangan, yang penting ada pemilu. (Praktik seperti) itu dipakai Orde Baru untuk melegitimasi satu sistem otoritaran atas nama demokrasi," kata Firman di Jakarta, Selasa (10/9).
Baca juga : Indonesia Alami Kemunduran Demokrasi karena Ini
Hal itu disampaikannya dalam focus group discussion (FGD) bertajuk Pembangunan Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Emas 2024 dalam Perspektif Administrasi Publik yang digelar Ikatan Alumni Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta.
Menurut Firman, demokrasi dan partai politik merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Dalam praktik yang substansial, melampaui prosedural, demokrasi seharusnya tak hanya dimaknai sebagai sistem dari, oleh, dan untuk rakyat semata. Sebab, kerap kali kepentingan rakyat dibajak oleh kekuatan yang lebih kuat dari sisi finansial, misalnya oligark.
"Saya kok semakin yakin, setidaknya di dalam konteks Indonesia, arah kita ini tidak sedang menuju penguatan demokrasi, tapi kita menuju posdemokrasi," ujarnya.
Istilah itu menggambarkan adanya anasir-anasir antidemokrasi yang tumbuh dalam sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Firman menyinggung simpulan organisasi wadah pemikir atau think tank global yang mengelompokkan Indonesia sebagai demokrasi cacat.
"Padahal kita sudah di dekade kedua reformasi. Kita sudah berangkat dari satu semangat untuk mendemokrasikan Indonesia yang terbebas dari praktik KKN, tapi yang terjadi adalah satu regresi demokrasi," tandas Firman. (J-2)
Menurut Hanarko Djodi Pamungkas, ketahanan pangan harus dibarengi dengan tanggung jawab menjaga laut dari pencemaran.
PENELITI Gender dari Pusat Riset Politik BRIN Kurniawati Hastuti Dewi mengatakan, tindakan khusus sementara diperlukan untuk memperkuat keterwakilan perempuan di politik.
INDONESIA melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan menjadi tuan rumah gelaran World Science Forum (WSF) ke-12 pada 2026. Ini menandai pertama kalinya WSF diselenggarakan di Asia.
KEPALA BRIN Laksana Tri Handoko menekankan Indonesia tak perlu ikut-ikutan jejak negara maju seperti Amerika Serikat yang menciptakan ChatGPT atau Tiongkok yang menciptakan DeepSeek dalam AI
Solar maksimum merupakan fase siklus 11 tahun aktivitas bintik (sunspot) pada matahari yang diperkirakan terjadi pada Juli ini.
Pusat Pengurangan Risiko Bencana Universitas Indonesia melakukan kerja sama bidang Limnologi dan Hidrologi dengan BRIN untuk persiapan dan adaptasi perubahan iklim.
Sistem pemilihan langsung merupakan hasil dari perjuangan reformasi dan tidak semestinya dihapus begitu saja.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Aktivis 1998 dari berbagai kelompok dan daerah akan menggelar Sarasehan Aktivis Lintas Generasi, pada Rabu 21 Mei 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved