Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MEMBAWA Indonesia menjadi negara demokrasi merupakan kesepakatan bersama sejak awal kemerdekaan. Proses yang dilalui tidak main-main hingga pada puncaknya terjadi tahun 1998. Namun dalam perjalanannya demokrasi yang selama ini diperjuangkan justru mengalami reformasi .
Menurut peneliti Pusat Riset Politik (BRIN) Mouliza K Donna Sweinstani kemarin dalam penilaian internasional demokrasi kita mengalami kecacatan salah satunya tentang kebebasan dikemukakan.
“Jika kita melihat penilaian internasional yang paling terkenal dan paling sering kita dengar bahwa demokrasi kita ini cacat. Dan jika kita melihat kebebasan berpendapat bahwa kita melakukan penilaian sendiri sebetulnya memang nilai demokrasi kita ada permasalahannya,” ujarnya.
Menurutnya negara lebih mengedepankan liberalisasi politik sejak tahun 1998 namun ternyata belum ada pencapaian yang berarti bahkan sebaliknya kebebasan berpolitik menjadi terkurung. Gejala ini sudah terlihat setidaknya sejak 2010 gejala penyakit demokrasi semakin bermunculan.
“Dalam satu dua dekade terakhir sejak tahun 2010 kita mengalami momen yang malah turunnya demokrasi kita.”
Proses demokrasi di Indonesia dinilainya rumit dan berakibat pada cacat atau setengah-setengah demokrasi. Pada situasi politik saat ini, demokrasi semakin terasa mulai dari verifikasi parpol yang menilai hak penyelenggara pemilu, putusan MK, netralitas dan lain sebagainya.
“Ketika negara lain mencoba membangun demokrasi secara langsung semuanya bergerak progresif ke depan, kalau kita lebih rumit karena beberapa bagian maju tapi di beberapa lainnya menjadi mundur,” tukasnya. (Z-4)
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
PENELITI BRIN NiLuh Putu Indi Dharmayanti, mengatakan penyakit zoonosis virus nipah (NiV) bisa saja terjadi di Indonesia karena ada banyak faktor pendorongnya.
BRIN menilai pendekatan kebijakan berbasis risiko menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kontribusi ekonomi industri olahan tembakau dan perlindungan kesehatan masyarakat.
Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja riset nasional tahun 2025 dan mendorong inovasi lebih membumi, termasuk penguatan peran teknologi dalam penanganan bencana
Ketika diuji di laboratorium pada sel kanker payudara, senyawa ini banyak masuk dan terakumulasi di sel kanker payudara yang memiliki reseptor estrogen positif.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved