Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
TANGGAL 18 Agustus diperingati sebagai hari konstitusi yaitu hari penting dalam sejarah Indonesia. Hari Konstitusi adalah hari ketika pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 terlaksanakan.
UUD 1945 dianggap sebagai konstitusi pertama dan utama negara Indonesia, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar tentang pemerintahan, hak-hak warga negara, dan hubungan antara negara dengan rakyatnya.
Hingga kini 18 Agustus setiap tahunnya semenjak pengesahan UUD 1945 selalu diperingati sebagai hari konstitusi. Hal ini dilakukan atas dasar sebagai pengingat seluruh rakyat Indonesia akan pentingnya konstitusi sebagai fondasi hukum negara, serta untuk menumbuhkan kesadaran tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di luar dari hal tersebut, UUD 1945 merangkum berbagai sejarah yang membawa lahirnya UUD 1945, berikut sejarahnya:
Sebagai konstitusi pertama, UUD 1945 menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 juga menjadi landasan bagi penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. (Z-1)
Wapres juga meminta agar visi konstitusi perlu terus diperkuat dan juga meningkatkan literasi berkonstitusi bagi generasi muda.
Setiap anak bangsa harus mematuhi apa yang diamanahkan para pendiri bangsa melalui konstitusi yang telah disepakati bersama ketika negara ini merdeka.
IOC melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional gara-gara menolak atlet Israel. Menpora Erick Thohir tegaskan langkah itu sesuai UUD 1945.
Pada uji materiil terbaru, terdapat tiga perkara UU TNI yang akan disidangkan di MK, Rabu (24/9).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Lulusan SMA sederajat tetap bisa jadi polisi
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bisa dijadikan solusi cepat untuk setiap persoalan bangsa.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
MK juga mengusulkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah diberi jarak waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved