Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPUTUSAN Partai NasDem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dinilai akan semakin memperlancar roda pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan. Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago berpendapat, langkah yang diambil NasDem tersebut adalah wajar.
Baginya, tak ada partai politik yang mau kalah dalam kontestasi pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres). Sebab, kekalahan dalam pilpres memupus harapan partai menjadi bagian dalam pemerintahan.
Bergabungnya NasDem ke pemerintahan Prabowo-Gibran ditandai dengan kunjungan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Kamis (15/8) petang.
Baca juga : Surya Paloh Kunjungi Rumah Prabowo di Kertanegara
"Bagi saya, bergabungnya NasDem ke pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya kepentingan dari NasDem, tapi juga kepentingan dari pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengatur konsolidasi di legislatif," kata Arifki kepada Media Indonesia, Kamis (15/8).
"Dan saya rasa ini sebuah mekanisme yang wajar-wajar saja," sambungnya.
Prabowo menilai, saat ini merupakan waktu untuk seluruh pihak bekerja sama membangun Indonesia agar lebih baik di masa depan. Ia tak menyoalkan sikap NasDem yang pada Pilpres 2024 lalu tidak mengusungnya.
Baca juga : Resmi Gabung ke KIM, NasDem Harap bukan Jadi Beban, Tapi Meringankan
"Kami sudah sepakat untuk kolaborasi dan saya menyambut baik bersedianya Nasdem untuk bergabung dengan kami sama-sama mengabdi untuk negara dan bangsa," terang Prabowo.
Sementara, Surya menegaskan komitmen NasDem untuk mendukung persatuan dan kesatuan pemerintahan di masa datang. Baginya, kesatuan merupakan kunci keberhasilan sebuah bangsa.
"NasDem jelas menyatakan dengan seluruh daya upaya yang ada, apa yang dimilikinya berkepentingan untuk menyukseskan pemerintahan ini," pungkas Surya. (P-5)
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penghalang bagi PDIP untuk merapat ke koalisi pemerintah.
PDIP akan membahas kerja sama politik dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembicaraan itu akan terlaksana pada Kongres VI PDIP pada April 2025.
SEKJEN Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan usulan Presiden Prabowo Subianto terkait koalisi permanen bukanlah gagasan baru. Ia mengatakan koalisi permanen diwacanakan setiap periode
Said Abdullah mengatakan bahwa partai tersebut menghormati gagasan Presiden Prabowo Subianto soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menjadi koalisi permanen.
PKB siap berjalan bersama Partai Gerindra dalam Koalisi Indonesia Maju
WAKIL Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, Prabowo Subianto akan maju kembali di Pilpres 2029.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved