PKB Mohon PBNU Hentikan Langkah-Langkah Kontraproduktif

KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengakui bahwa sebenarnya PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah dua entitas yang berbeda.

Hanya saja, karena PKB lahir dari rahim NU maka sudah sepantasnya PKB berkhidmat ke NU dan memberi manfaat untuk warga seluas-luasnya. Gus Yahya juga mendorong supaya PKB memperhatikan aspirasi-aspirasi yang ada di NU.

Merespons itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, jika Gus Yahya sudah menyadari bahwa PKB dan PBNU adalah dua entitas berbeda yang tidak boleh saling intervensi maka sudah seharusnya PBNU segera menghentikan langkah-langkah kontraproduktif yang justru membingungkan nahdliyin di akar rumput dan para kiai.

Baca juga : PKB Tegaskan PBNU tak Punya Hak Panggil Cak Imin

”Sudah, hentikan saja langkah-langkah yang tidak perlu. Sejak awal PKB tidak memiliki persoalan dengan NU karena PKB memang dilahirkan sebagai kendaraan politik warga NU dan untuk kepentingan bangsa,” kata Gus Jazil.

“Sudahlah, mari kita fokus saja pada tugas masing-masing, biar yang di bawah tidak bingung. Dari awal PKB tidak punya masalah dengan NU. Hubungan kami di bawah juga sangat baik,” katanya.

Mengenai harapan PBNU agar PKB memperhatikan asiprasi-aspirasi yang ada di NU, Gus Jazil menekankan bahwa tidak sedikitpun perjuangan PKB di ranah politik yang tidak mengakomodir kepentingan NU.

Baca juga : Islah PKB-PBNU Baik bagi Demokrasi

”Kami perjuangkan Undang-Undang Pesantren dan lainnya. Hubungan PKB dengan pesantren-pesantren juga bagus, dengan pengurus NU di berbagai daerah juga sangat baik, jadi tidak sedikitpun PKB merasa ada masalah dengan NU,” ungkap Gus Jazil.

Menurut Gus Jazil, persoalan perang argument di publik akan segera berakhir jika PBNU menghentikan langkah-langkahnya yang sangat kental dengan kepentingan politik dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) PKB.

“Hentikan itu semua karena tindakan-tindakan itu, membentuk Pansus, Tim Lima, itu semua inkonstitusional. NU mengacu pada Undang-Undang Ormas sedangkan PKB acuannya Undang-Undang Parpol, beda kamar dan beda tugas. PKB dilahirkan untuk alat perjuangan politik sedangkan NU untuk social keumatan,” tutur Gus Jazil. (Ykb/P-3)