Islah PKB-PBNU Baik bagi Demokrasi

PENGAMAT Politik Universitas Airlangga Suko Widodo menyebut baik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memiliki sejarah panjang serta mempunyai keterkaitan satu sama lain.

"Kalau titik awal memang dari dokumen-dokumen yang saya baca lahir di era Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) kemudian NU bersifat kultural, untuk bermain membuat keputusan negara harus ada organ resmi, muncullah PKB," ujar Suko di Surabaya, Selasa (13/8/2024).

Ia mengatakan perlu adanya islah lewat komunikasi politik yang clear untuk menyelesaikan konflik antara PBNU dan PKB. Apalagi, keduanya merupakan bagian instrumen dari kekuatan masyarakat yang bisa memberikan solusi terhadap pembangunan.

Baca juga : Muhaimin: Yang Rusak Itu Yahya Sama Saiful, Kok PKB Ditarik untuk Ikut Rusak!

"Kalau ini konflik terus terjadi, krisis partai politik (PKB), dan itu tidak bagus bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Harus ada komunikasi politik yang clear. Kalau masing-masing ngotot tidak akan mendapat apa-apa," tegasnya.

Di sisi lain, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai PBNU dan PKB adalah dua entitas berbeda. Keduanya memiliki fungsi, peran, kewenangan, termasuk AD-ART yang berbeda pula sehingga tidak boleh saling intervensi.

”Kalau masalah politik biarkan PKB yang punya otoritas. Kalau kemasyarakatan ya NU. Tapi sekarang umat terbengkalai, elite PBNU sudah main politik sehingga campur aduk. Saya kritik PBNU karena saya sayang PBNU,” ungkap Ujang, kemarin.

Baca juga : Respons Kapten Timnas AMIN soal Guyonan Gus Yahya pada Cak Imin

Hal keliru
Ujang menerangkan pembentukan panitia khusus atau Tim Lima oleh PBNU yang bertujuan untuk mengevaluasi dan bahkan mengambilalih PKB adalah suatu hal yang keliru. Menurutnya, PBNU seharusnya fokus terhadap masalah kemasyarakatan dan PKB berperan dalam hal politik. 

”Saya tidak sepakat kalau ada ormas cawe-cawe atau intervensi kepada partai politik. Ormas dan parpol dari entitas berbeda,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengaku mendapat mandat dari Rais Aam PBNU Miftachul Ahyar untuk memperbaiki PKB. "Ya nanti kalau perlu kita undang Pak Muhaimin Iskandar (ketua umum PKB)," kata Yahya di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, kemarin. 

Baca juga : Muhaimin Bersikeras Sudah Undang Ketum PBNU untuk Harlah PKB

Menurut dia, NU ingin mengupayakan agar ada perbaikan-perbaikan di dalam PKB sehingga kembali pada desain awal.  Dengan begitu, kepentingan-kepentingan para kiai dan warga NU yang menjadi konstituen PKB dapat terakomodasi.  

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut PKB akan menggelar muktamar  di Bali pada 24-25 Agustus mendatang untuk menghindari upaya pengambilalihan dari pihak-pihak tertentu. 

"Muktamar yang dipercepat juga bisa dijadikan agenda menghindari muktamar tandingan yang bisa saja muncul. Muktamar PKB yang diagendakan dipercepat juga bisa saja untuk menghindari sabotase," ucap Dedi. (MGN/Ant/P-3)