Presiden: Gubernur Ujung Tombak Penyambung Pusat dan Daerah

Presiden RI Joko Widodo menekankan posisi gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat, dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Gubernur harus paham skala prioritas dan arahan kebijakan pemerintah pusat, sehingga bisa mengawal memonitor bupati dan walikota agar daerah bisa sejalan dan in line dengan pemerintah pusat, utamanya yang berkaitan dengan prioritas pembangunan strategis.

"Jangan sampai pemerintah pusat ke utara, pemerintah daerah ke selatan. Karena apapun prioritas dan arah pemerintah pusat betul-betul harus sejalan, harus in line dengan pemerintah pusat agar dari program yang ada, betul-betul dukungan dari daerah itu nyata dan ada," kata Presiden Jokowi saat mengumpulkan 36 pejabat gubernur di ruang rapat Istana Garuda, Ibu Kota Negara, Nusantara, Kalimantan Timur, hari ini.

Baca juga : Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dari ASN Sangat Riskan Dilakukan

Presiden memberikan contoh, pembangunan waduk karena memang biayanya besar, pasti dibangun oleh pemerintah pusat, juga irigasi primer. Tapi untuk infrastruktur sekunder, dan tersier, saluran irigasi hingga bisa masuk ke sawah itu mestinya dikerjakan pemerintah provinsi dan kabupaten.

Tapi dalam kenyataanya, ada sekian banyak waduk yang telah dibangun, namun saluran irigasi sekunder dan tersiernya untuk mengaliri masuk ke sawah tidak ada.

"Mestinya kalau seperti itu, disampaikan ke pemerintah pusat melalui gubernur, bahwa daerah ridak memiliki kemampuan membuat, sehingga minta pemerintah pusat untuk membantu," kata Jokowi.

Baca juga : Anggota Komisi II DPR Guspardi: Jangan Seret TNI-Polri Isi Jabatan Politis

Kemudian, terkait infrastruktur perhubungan. Pemerintah pusat telah membangun pelabuhan, tapi jalan akses ke pelabuhan meski hanya 6 kilometer, tiap tahun tidak dikerjakan daerah. Sehingga mobilisasi ke pelabuhan tidak berjalan dengan baik.

"Sebetulnya tidak apa-apa kalau tidak punya kemampuan, ya tulis saja. Pemerintah pusat bisa serahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," kata Jokowi.

Saat ini pun telah terbit Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, yang menurut Jokowi akan sangat membantu daerah berkaitan dengan jalan dan akses infrastruktur jalan.

Baca juga : Akhirnya, Presiden Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Paripurna di IKN

Presiden juga meminta agar pemerintah provinsi betul-betul bisa mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan setiap kabupaten dan kota.

Dia melihat misalnya, ada kabupaten yang anggaran sangat besar sekali tapi arah program tidak jelas, dan banyak dipakai untuk hibah. Dia yakin belanja tersebut arahnya kepada kepentingan politik.

"Padahal kalau itu bisa diarahkan bisa menjadi rumah sakit, dibangun 10 saja bisa, atau universitas juga bisa. Hal-hal berkaitan pendidikan dan kesehatan. saya kira hal seperti ini yang gubernur bisa mengarahkan sekali lagi sehingga bisa sejalan dan in line dengan pemerintah pusat, terutama yang berdampak pada masyarakat, dan agar didorong kerja sama antar daerah betul-betul terjadi," kata Jokowi.

Baca juga : Prabowo Pastikan Hadir Sidang Kabinet di IKN

Jokowi juga menggarisbawahi berkaitan dengan data. Dia meminta agar pemerintah provinsi untuk mengarahkan pemerintah kabupaten dan kota untuk mencadangkan agau membackup data yang ada.

"Kalau bisa backup data itu berlapis. Sehingga kalau di hack 1 masih punya 2 atau 3, ini penting sekali ke depan agar kabupaten kota diarahkan untuk ke sana," kata Jokowi.

Terrakhir, jokowi juga berpesan berkaitan dengan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Aceh dan Sumatera Utara, agar venue disiapkan dengan benar. Dia juga meminta ke provinsi lain, yang berkaitan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) agar ditanyakan betul, dikoordinasikan terlebih dahulu, utamanya membantu pelatihan cabang olahraga yang ada.

"Sebab masih ada yang mengeluh masih belum ada bantuan dari provinsi, kabupaten, maupun kota. Apapun ini nanti gubernur yang ingin naik elektabilitasnya, ini kalau ada atlet yang dapat medali emas banyak, maka bisa menaikan elektabilitas," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta pemerintah provinsi membantu membiayai transportasi dari Sumatera Utara menuju Aceh.

"Termasuk juga untuk makan, agar dilihat betul jangan sampai nanti dilihat ada suara atlet tidak makan gara-gara anggaran tidak ada. Masih ada keluhan seperti itu dari KONI," kata Jokowi. (P-2)