Jumat 01 Oktober 2021, 20:44 WIB

Anggota Komisi II DPR Guspardi: Jangan Seret TNI-Polri Isi Jabatan Politis

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Anggota Komisi II DPR Guspardi: Jangan Seret TNI-Polri Isi Jabatan Politis

Ist/DPR
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.

 

ANGGOTA Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyarankan agar pemerintah perlu memikirkan potensi hadirnya dwifungsi TNI-Polri dalam wacana penunjukan sebagai pelaksana tugas (plt) kepala daerah pada 2022 dan 2023. Ia berharap, perwira aktif di TNI-Polri tak mengisi posisi tersebut.

"Opsi penunjukan pelaksana jabatan dari TNI-Polri  yang aktif harus di kaji secara mendalam. Jangan TNI dan Polri diseret untuk mengisi kekosongan jabatan pelaksana tugas kepala daerah. Karena itu jabatan politis, bukan jabatan karier," ujar Guspardi dalam berita rilisnya, Jumat (1/9/2021).

Dikatakannya, mekanisme penunjukan pelaksana jabatan kepala daerah itu sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201 mengatakan bahwa pejabat gubernur, bupati dan wali kota berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk gubernur akan diisi oleh pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan bupati/wali kota akan diisi pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.

Di samping itu, ia juga meminta Kementerian Dalam Negeri  menjaga citra Presiden Joko Widodo di sisa waktu pemerintahannya. Guspardi tak ingin Presiden Jokowi dipandang sebagai sosok yang dinilai ingin menarik kembali TNI-Polri untuk berpolitik.

Legislator asal Sumatera  Barat itu menambahkan, dikarenakan keserentakan pemilu dilaksanakan pada tahun 2024, maka pada tahun 2022 akan ada 101 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya. Sementara itu, sebanyak 171 kepala daerah akan habis masa jabatannya pada 2023.

Ia menyampaikan, kekosongan itu pun nantinya akan diisi Plt atau penjabat kepala daerah. Dan beberapa tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri pernah menunjuk perwira TNI atau Polri aktif menjadi penjabat kepala daerah.

Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu mengkaji secara mendalam opsi penunjukan TNI-Polri untuk mengisi posisi pelaksana jabatan kepala daerah ini.

"Bagaimanpun Pola komando yang melekat pada TNI dan Polri sangat berbeda dengan pola pelayanan pada birokrat," ucapnya.

"Belajar dari pengalaman sebelum dan sesudah reformasi. Apalagi, saat ini masih banyak sosok setingkat Direktur Jenderal (Dirjen) di kementerian yang dapat mengisi posisi pelaksana jabatan kepala daerah. Banyak Dirjen di Kemendagri, kalau seandainya tidak memenuhi jumlahnya, baru di ambil dari ke kementerian lain," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut. (RO/OL-09)

Baca Juga

Dok Kodam IX/Udayana

Panglima TNI Tunjuk Maruli Simanjuntak Jabat Pangkostrad

👤Golda Eksa 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 09:44 WIB
SK tersebut ditandatangani oleh Panglima TNI Jenderal Andika...
ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Minyak Goreng Satu Harga Tidak Hadir di Pasar Tradisional

👤Achmad Safuan 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 08:28 WIB
Pemantauan Media Indonesia Sabtu (22/1) harga minyak goreng kemasan maupun curah berbagai merk masih tinggi Rp18.000-Rp21.000 per liter di...
 BIRO PERS/SETPRES/LUKAS

Sejarawan UGM: Nama Ibu Kota Jangan Hilangkan Aspek Historis

👤Ardi Teristi Hardi 🕔Jumat 21 Januari 2022, 19:40 WIB
Sejarawan UGM Dr Arif Akhyat mengatakan nama ibu kota negara sebaiknya merujuk pada nama wilayah itu sebelumnya, agar tidak hilang aspek...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya