Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyampaikan sebuah pesan untuk Presiden Joko Widodo. Pesan penghormatan sekaligus salam perpisahan untuk Jokowi yang masa jabatannya akan segera berakhir pada 20 Oktober 2024, menandai berakhirnya dua periode kepemimpinan.
"Saya kalau boleh mungkin sentimentil, selamat jalan Pak. Bapak akan menjadi kenangan. Walaupun masih 2-3 bulan pak Presiden, tapi saya kira acara penting semacam ini buat saya pribadi sangat menyentuh," kata Luhut di acara peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pabrik bahan anoda baterai lithium PT Indonesia BTR New Energy Material di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Rabu (7/8).
Luhut mengungkapkan berbagai keberhasilan Indonesia dalam membangun hilirisasi, termasuk mengembangkan ekosistem mobil listrik dan baterai. Menurut dia, semua itu merupakan capaian dari Jokowi.
Baca juga : Luhut Diingatkan Agar tidak Cawe-Cawe Pemerintahan Baru
"Saya masih ingat bapak presiden dulu memutuskan untuk kita mem-banned ekspor nikel yang banyak sekali pro kontra. Tapi, dengan keputusan waktu itu, tahun lalu ekspor kita sudah lebih dari US$ 34 miliar. Jadi angka yang sangat besar," ucap Luhut.
Bila proses itu terus berjalan, lanjut Luhut, pada 2027, nilai ekspor olahan nikel akan bertambah hingga US$ 30 miliar. "Ini akan membuat ekonomi Indonesia jadi penting," ucapnya.
Menurut Luhut, Jokowi telah menjadi pemimpin yang mampu meninggalkan warisan yang baik. Jokowi juga telah meletakkan dasar bagi Indonesia untuk menjadi negara industri, bukan sekadar negara pengekspor material.
Baca juga : Pengamat: Permintaan Maaf Jokowi Strategi Kembalikan Kesukaan di Akhir Jabatan
Luhut menceritakan percakapannya dengan Jokowi saat terus melawan gugatan Uni Eropa terkait kebijakan penghentian ekspor bijih nikel. Ketika itu, Indonesia kehilangan US$ 1,5 miliar.
"Tapi, sekarang buahnya kita disegani, kita dihormati. Teknologi kita akan bagus dan ekspor kita meningkat,” kata Luhut.
Luhut menegaskan, tidak boleh ada lagi yang menganggap enteng Indonesia karena Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya alam yang melimpah.
"Oleh karena itu, kita semua pembantu Presiden harus betul-betul mengawal semua peraturan dengan baik. Kita harus jaga kredibilitas Presiden yang dibangun 10 tahun," kata Luhut.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved