Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Joko Widodo dinilai sedang mencari muka ke Prabowo Subianto selaku presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Pasalnya, pada rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan tadi pagi, Senin (5/8/2024), Presiden menekankan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus menampung semua program Prabowo-Gibran.
Bagi pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Sumatra Barat, Feri Amsari, pernyataan Jokowi itu sangat bernuansa politis. Ia mengatakan, Jokowi sedang mencari muka ke Prabowo agar kepentingan ayah Gibran itu dilindungi selama pemerintahan Prabowo.
"(Jokowi) cari muka (ke Prabowo), bahwa keberlanjutan dan kepentingan politiknya ingin tetap bisa dilindungi oleh pemerintah berikutnya," kata Feri saat ditemui Media Indonesia di Jakarta.
Baca juga : Jokowi: RAPBN 2025 harus Akomodasi Semua Program Pemerintahan Prabowo Subianto
Feri sendiri tak menyoalkan esensi pernyataan yang disampaikan Jokowi tersebut. Pasalnya, program kerja pemerintah yang akan datang sudah memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Tanpa mengatakan secara gamblang, pemerintahan Presiden Jokowi memiliki tanggung jawab untuk memastikan blueprint alias cetak biru pembangunan nasional oleh pemerintahan yang akan datang terjamin dilaksanakan.
"(Pernyataan) itu lebih kepada gimik ingin memperlihatkan, 'Saya perhatian lo kepada pemerintah terpilih.' Nuansa politiknya lebih tinggi dibandingkan prosedur administratif negaranya," tandas Feri.
Terpisah, peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan seharusnya Jokowi tidak perlu mengursi pekerjaan rumah pemerintahan berikutnya. Ia menilai, Jokowi yang akan mengakhiri masa jabatan pada Oktober mendatang belum fasih memahami pergantian kekuasaan secara demokratis.
"Harus dihargai bahwa pilihan rakyat memilih Prabowo-Gibran, dan Prabowo saya kira juga bukan presiden yang akan mudah diatur nantinya," kata Firman. (Tri/P-3)
Kedua sapi tersebut bersama hewan kurban lainnya akan disembelih pada Sabtu, 7 Juni 2025 pukul 07.00 WIB.
Isu lapangan kerja merupakan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini.
EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2024 Indonesia sebesar 6,44. Pada Indeks Demokrasi 2023 yang dirilis tahun lalu, Indonesia memperoleh skor 6,53.
Menurut Gus Imin, angka tersebut juga menjadi tolak ukur ke depan bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan produk kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang diapresiasi adalah program makan bergizi gratis.
Hasilnya terdapat dua jawaban dari pertanyaan terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Jokowi membutuhkan partai untuk terus eksis di dunia politik. Sementara itu, PSI juga mendapatkan keuntungan karena Jokowi memiliki loyalis dan basis pendukung.
Tata kelola yang buruk di era pemerintahan Jokowi menimbulkan banyak warisan kasus dugaan korupsi pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
AKSI unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertajuk "Indonesia Gelap" pada Kamis (20/2) ricuh pada sore hari.
Dukungan yang kuat dari rakyat pada kepemimpinan Prabowo dapat dilihat dari hasil approval rating 100 hari kerja Kabinet Merah Putih yang angkanya begitu besar mencapai 80,9 persen.
Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono merespons peluang Jokowi akan diumumkan jadi kader dalam waktu dekat.
Pramono Anung tidak mempermasalahkan dukungan Presiden ke 7 Jokowi kepada Cagub nomor urut satu Ridwan Kamil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved