Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo dinilai sedang mencari muka ke Prabowo Subianto selaku presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Pasalnya, pada rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan tadi pagi, Senin (5/8/2024), Presiden menekankan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus menampung semua program Prabowo-Gibran.
Bagi pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Sumatra Barat, Feri Amsari, pernyataan Jokowi itu sangat bernuansa politis. Ia mengatakan, Jokowi sedang mencari muka ke Prabowo agar kepentingan ayah Gibran itu dilindungi selama pemerintahan Prabowo.
"(Jokowi) cari muka (ke Prabowo), bahwa keberlanjutan dan kepentingan politiknya ingin tetap bisa dilindungi oleh pemerintah berikutnya," kata Feri saat ditemui Media Indonesia di Jakarta.
Baca juga : Jokowi: RAPBN 2025 harus Akomodasi Semua Program Pemerintahan Prabowo Subianto
Feri sendiri tak menyoalkan esensi pernyataan yang disampaikan Jokowi tersebut. Pasalnya, program kerja pemerintah yang akan datang sudah memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Tanpa mengatakan secara gamblang, pemerintahan Presiden Jokowi memiliki tanggung jawab untuk memastikan blueprint alias cetak biru pembangunan nasional oleh pemerintahan yang akan datang terjamin dilaksanakan.
"(Pernyataan) itu lebih kepada gimik ingin memperlihatkan, 'Saya perhatian lo kepada pemerintah terpilih.' Nuansa politiknya lebih tinggi dibandingkan prosedur administratif negaranya," tandas Feri.
Terpisah, peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan seharusnya Jokowi tidak perlu mengursi pekerjaan rumah pemerintahan berikutnya. Ia menilai, Jokowi yang akan mengakhiri masa jabatan pada Oktober mendatang belum fasih memahami pergantian kekuasaan secara demokratis.
"Harus dihargai bahwa pilihan rakyat memilih Prabowo-Gibran, dan Prabowo saya kira juga bukan presiden yang akan mudah diatur nantinya," kata Firman. (Tri/P-3)
Hal itu diungkap Guru Besar Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Iim Halimatussadiyah. Dia menegaskan bahwa jarak adalah syarat moral dan politik bagi masyarakat sipil.
Prabowo tiba di lokasi pada pukul 10.51 WIB. Prabowo tampak menggunakan baju safari berwarna coklat muda.
Anggota Badan Pengkajian MPR-RI itu melanjutkan, Indonesia adalah negara besar yang terdiri atas beragam suku bangsa.
Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo, masyarakat telah menikmati infrastruktur jalan yang mulus dan bagus dari kota hingga ke kampung dan desa-desa.
WWF Indonesia memuji Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dinilai membawa semangat baru dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Titiek mengatakan bahwa jabatan pemerintahan saat ini pun belum genap setahun. Dia juga meyakini Prabowo belum terpikir untuk menjabat dua periode.
Jokowi membutuhkan partai untuk terus eksis di dunia politik. Sementara itu, PSI juga mendapatkan keuntungan karena Jokowi memiliki loyalis dan basis pendukung.
Tata kelola yang buruk di era pemerintahan Jokowi menimbulkan banyak warisan kasus dugaan korupsi pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
AKSI unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertajuk "Indonesia Gelap" pada Kamis (20/2) ricuh pada sore hari.
Dukungan yang kuat dari rakyat pada kepemimpinan Prabowo dapat dilihat dari hasil approval rating 100 hari kerja Kabinet Merah Putih yang angkanya begitu besar mencapai 80,9 persen.
Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono merespons peluang Jokowi akan diumumkan jadi kader dalam waktu dekat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved