Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Bogor siap bersinergi dan bekerjasama dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Bogor di Pilkada serentak 2024.
“NasDem Kabupaten Bogor siap mengusung dan bersinergi dengan siapapun Cabup dan Cawabup yang memiliki kesungguhan dan komitmen besar untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bogor," kata Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bogor Kolonel (Purn) Friedrich M Rumintjap, dalam keterangannya, yang dikutip Rabu (24/7).
Pria yang akrab dipanggil Frits ini menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih membuka peluang dan penjajakan untuk bekerjasama dengan partai politik lain untuk mengusung Cabup dan Cawabup Kabupaten Bogor.
Baca juga : Pilkada Kota Bogor, NasDem Siap Dukung Sespri Iriana Jokowi
Diakui Frits, peluang kerjasama dalam mengusung Cabup Kabupaten Bogor tersebut tentunya juga akan diambil setelah menerima masukan dari akar rumput dan mesin partai.
"Selain itu tentunya juga kami masih akan menunggu keputusan atau rekomendasi dari DPP terkait siapa yang akan diusung di Pilbup Kabupaten Bogor," ujarnya.
Seperti diketahui, Partai Gerindra telah menetapkan salah seorang kader terbaiknya, Rudy Susmanto, sebagai bakal calon bupati (Bacabup) Kabupaten Bogor pada Pilkada 2024 mendatang. Frits berkesempatan hadir dalam acara tersebut.
Hadir pula sejumlah Bacabup Bogor dari parpol lainnya, yakni Ade Ruhandi atau Jaro Ade dari Partai Golkar, KH Agus Salim dari PKS, Bayu Syahjohan dari PDIP, serta Rike Iskandar. (Z-8)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved