Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SELEKSI penerimaan pegawai dan sekolah kedinasan adalah agenda tahunan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dengan menekankan prinsip bersih dan transparan, Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal Supartono menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi yang bebas dari pungli merupakan prioritas. Ia menjelaskan bahwa Kemenkumham selalu mengedepankan transparansi dan menanamkannya ke seluruh pegawai.
"Semua catar Poltekim dan Poltekip yang lolos administrasi dan mengikuti tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) harus menjalani semua tahapan dengan jujur dan menjadi calon yang unggul," ujar Supartono saat kegiatan SKD Calon Taruna/i (Catar) Kemenkumham di BKN Pusat, belum lama ini.
Baca juga : Ombudman Beberkan Banyaknya Laporan Seleksi CASN yang Tidak Transparan
Supartono juga mengingatkan peserta seleksi untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan tidak terpengaruh oleh informasi negatif.
"Saya minta agar adik-adik fokus mengerjakan soal tes, berdoa, dan tetap percaya diri dalam mencapai tujuan menjadi taruna/i Kemenkumham," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa peluang untuk bergabung dengan Kemenkumham masih terbuka hingga tahap wawancara nanti.
Baca juga : Cara Cek Hasil seleksi administrasi dan Jadwal Lengkap Alur Rekrutmen Bersama BUMN 2024
"Gunakan waktu dengan bijak dan semoga adik-adik dapat meraih nilai maksimal dan menjadi bagian dari keluarga Kemenkumham," pesan Supartono.
Senada dengan Supartono, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Prasetya, juga menekankan bahwa seleksi ini bersifat terbuka, bersih, dan gratis.
"Jangan terpengaruh oleh pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan. Seleksi ini bersih dari pungli," tegas Andika.
Baca juga : Perebutkan 1.563 Formasi, Calon PPPK Kemenkumham Ikuti Seleksi Kompetensi
Andika juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah memilih sekolah kedinasan Kemenkumham.
"Terima kasih atas kepercayaan kalian kepada Kemenkumham. Kami bangga kalian ingin bergabung dengan kementerian yang luar biasa ini," tutup Andika.
Sebagai tambahan, pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai dan taruna/i sekolah kedinasan Kemenkumham menggunakan Aplikasi Bersih Rekrutmen (ABR). ABR dikembangkan oleh Reza Adityas Ananda dari Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkumham pada tahun 2023 untuk menciptakan proses rekrutmen yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan.
ABR mampu mendeteksi praktik perjokian, terbukti dengan tertangkapnya 11 joki pada seleksi tahun 2023 di 4 wilayah seleksi. Kehadiran ABR diharapkan membuat proses penerimaan pegawai dan sekolah kedinasan lebih transparan, objektif, dan bersih dari kecurangan. (Z-10)
Slogan Indonesia bersih dan berintegritas diyakini bukan cuma kalimat jika Presiden sudah bertindak.
Puluhan mantan pegawai KPK satu suara meminta dipulangkan.
pemangkasan TKD dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026 akan berdampak terbatas pada rekrutmen pegawai baru, termasuk damkar dan PPSU
Lowongan Kerja BP Tapera 2025 resmi dibuka! Tersedia 19 formasi jabatan. Simak syarat, ketentuan, dan cara pendaftaran online di sini.
DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang telah melantik sebanyak 2.703 orang Tahap I 2024 sebagai PPPK
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu.
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved