Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
DOSEN Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Dosen Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Halimah Humayrah Tuanaya, mengimbau CAT, korban tindak asusila mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, untuk melapor ke Polri. Dengan begitu, tidak hanya dipecat, Hasyim juga bisa diproses hukum dan dijerat dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Seperti diketahui, Hasyim dipecat dari jabatannya sebagai Ketua KPU RI pada Rabu, 3 Juli 2024 oleh DKPP karena terbukti melakukan tindakan asusila terhadap salah satu PPLN Wilayah Eropa, CAT.
"Karena Putusan DKPP menyatakan perbuatan asusila Hasyim kepada Pengadu telah terbukti, maka diduga kuat ada unsur pidana atas perbuatan Hasyim itu. Oleh karena itu saya menyarankan agar CAT melaporkan Hasyim ke Mabes Polri.,” ujar Halimah, Kamis, 4 Juli 2024.
Baca juga : Kasus Asusila Ketua KPU, Komnas Perempuan Dorong Implementasi UU TPKS
Halimah mengatakan jika CAT melaporkan ke kepolisian atau Mabes Polri, Hasyim bisa dijerat dengan UU TPKS.
Seperti diberitakan Hasyim didakwa melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara tersebut berlangsung di ruang sidang DKPP, Jakarta Pusat.
Halimah yang juga aktivis perempuan ini mengapresiasi CAT yang berani melaporkan Hasyim ke DKPP. Pasalnya tidak mudah bagi korban untuk bersuara, dan melaporkan pelaku kepada pihak yang berwenang. Terlebih Pelaku merupakan pejabat publik dan memiliki kedudukan sebagai atasan korban.
"Saya mengapresiasi DKPP yang telah berani memberhentikan tetap atau memecat Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap anggota KPU. DKPP telah membuktikan keberpihakan kepada perempuan korban. Putusan itu telah memberikan rasa keadilan Pengadu sebagai korban CAT khususnya dan perempuan Indonesia pada umumnya," pungkas Halimah.
(Z-9)
PEMBENAHAN mutlak diperlukan di sejumlah sektor untuk mendorong efektivitas penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
KETUA Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Gadjah Mada, Sri Wiyanti Eddyono mengatakan terdapat implikasi jika tidak memaksimalkan UU TPKS.
SEJAK disahkan 9 Mei 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum optimal ditegakkan dalam melindungi korban kekerasan seksual.
selama ini lebih dari 50% lembaga di Indonesia sudah memberikan layanan menggunakan UU TPKS.
Sanksi pemberatan harus dilakukan karena oknum-oknum tersebut seharusnya pihak yang harus memberikan perlindungan terhadap perempuan.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyampaikan progres sisa peraturan turunan UU TPKS.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendorong pemerintah provinsi agar memperketat keamanan di seluruh taman yang beroperasi 24 jam.
Menurut dia, jika ada masalah, bukan berarti kebijakan taman yang buka 24 jam dihentikan karena taman yang dibuka 24 jam itu juga mendapat respons yang baik dari sejumlah warga.
POLISI mengungkap kasus distribusi konten pornografi dari grup Facebook Fantasi Sedarah yang memuat konten negatif terkait hubungan sedarah atau inses.
DIREKTUR Kriminal Umum Polda NTT Kombes Patar Silalahi menjelaskan penanganan kasus asusila terhadap anak di bawah umur yang menjerat Eks Kapolres Ngada Fajar Lukman Widyadharma
DI media sosial beredar video mengenai dugaan tindakan asusila dilakukan seorang dokter PPDS salah satu universitas ternama yang merekam mahasiswi saat mandi.
POLISI membeberkan kondisi mahasiswi SS, korban asusila dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS) PPDS dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (UI), MAES.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved