Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku telah memetakan potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Hal itu disampaikan Kapolri dalam amanat upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Bhayangkara.
"Sebentar lagi kita juga akan menjalankan tahapan Pilkada serentak 2024, oleh karena itu Polri sudah melakukan pemetaan melalui indeks potensi kerawanan Pilkada," kata Kapolri di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2024.
Namun, Kapolri belum membeberkan wilayah-wilayah rawan tersebut. Menurut dia, pemetaan dilakukan sebagai pedoman untuk melakukan operasi keamanan nanti.
Baca juga : Rayakan HUT Bhayangkara, Kapolri Gelar Doa Lintas Agama
"Sebagai dasar melaksanakan Operasi Mantap Praja dan Satgas Nusantara Cooling System," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.
Kapolri mengatakan pihaknya telah mengamankan Pemilu 2024. Dia bersyukur pesta demokrasi tersebut terselenggara dengan baik.
"Syukur Alhamdulillah Pemilu 2024 berhasil terselenggara dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terjaga karena kita memiliki cita-cita yang sama untuk Indonesia maju," ungkapnya.
Sebelumnya, dalam amanat upacara HUT Bhayangkara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir menjadi inspektur upacara menyampaikan pesan-pesan kepada Korps Bhayangkara. Salah satunya meminta Polri menyukseskan Pilkada dan menjaga netralitas
"Sebentar lagi kita masuki tahapan Pilkada, saya minta Polri turut mendukung dan mensukseskan, jaga netralitas, jaga stabilitas dan jaga demokrasi kita agar Pilkada dapat berlangsung aman jujur dan adil," kata Jokowi di Monas. (Medcom/Z-6)
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/440/2/KEP/2026 tertanggal 27 Februari 2026.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved