Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar doa lintas agama dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Bhayangkara. Kegiatan itu bertujuan agar Korps Bhayangkara bisa menghadapi tantangan tugas ke depan.
"Maksud dan tujuan dari kegiatan ini tentunya, di usia yang ke-78 ini, kita memanjatkan doa bersama agar kami semua, institusi Polri dan tentu juga jajaran keluarga besar Polri di usia yang ke-78 ini (bisa) menghadapi berbagai macam tatangan tugas ke depan," kata Listyo di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/6).
Kapolri mengatakan semua pihak pasti berkeinginan seluruh tugas yang dilaksanakan Polri bisa berjalan dengan aman, lancar, dan baik. Khususnya di dalam melaksanakan tugas pokok Polri, baik di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), di bidang penegakan hukum, pelayanan, pelindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.
Baca juga : Hari Bhayangkara 2022: Polri Berupaya Wujudkan Indonesia Tangguh dan Tumbuh
Mantan Kabareskrim Polri ini menyadari institusi Polri masih banyak kekurangan, dan banyak yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, Korps Bhayangkara menggelar doa lintas agama untukmemanjatkan doa agar bisa menjadi lebih baik dalam melayani.
"Melaksanakan apa yang menjadi harapan masyarakat dan tentunya kita berdoa agar kita semua bisa menjaga, mengawal, mengantarkan Indonesia ini menuju Indonesia emas di tahun 2045," ungkap jenderal bintang empat itu.
Listyo menuturkan ada lebih kurang 3.000 orang yang hadir dalam acara doa lintas agama tersebut. Terdiri atas Polri, TNI, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dari Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Islam.
Baca juga : Kapolri Pastikan Casis yang Jadi Korban Begal Bisa Tetap Ikut Pendidikan Bintara
Ada pula organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, serta elemen masyarakat lainnya. Selain itu, hadir pula undangan yakni Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK). Menurut Listyo, JK diundang karena mewakili tokoh-tokoh lintas agama.
"Ada yang mewakili tokoh-tokoh keagamaan, ada yang mewakili tokoh-tokoh pemuda, mewakili tokoh mahasiswa. Jadi memang kegiatan kali ini adalah memang menyatukan keberagaman yang ada menjadi satu, dan itu menjadi satu kekuatan doa bersama untuk Indonesia yang lebih baik," pungkas dia.
Sementara itu, hadir dalam acara ini pihak Polri antara lain Wakapolri Komjen Agus Andrianto, Kabareskrim Komjen Wahyu Widada, Kabaharkam Komjen Fadil Imran, Irwasum Komjen Ahmad Dofiri, Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM) Irjen Dedi Prasetyo, Asisten Kapolri bidang Logistik Irjen Argo Yuwono, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, hingga Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.
Kegiatan doa lintas agama ini merupakan rangkaian acara tahunan Polri. Kegiatan doa lintas agama tahun ini bertema "Polri presisi membangun negeri menuju Indonesia emas". (Z-1)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved