KY Benarkan Terima Laporan Dugaan Kode Etik Hakim dari KPK

KOMISI Yudisial (KY) telah menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim terhadap majelis hakim kasus putusan sela perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (GS).

"Laporan yang ditandatangani oleh Ketua KPK (Nawawi Pomolango) tersebut ditujukan kepada Ketua KY," ujar Anggota dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata, Rabu (26/6).

Ketua KY telah memberikan disposisi terkait laporan tersebut. Saat ini, ujar Mukti, tim pengawasan hakim sedang mempersiapkan hal yang diperlukan untuk menindaklanjutinya. Tim, sambung Mukti, juga akan termasuk melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi agar laporan itu dapat diregister.

Baca juga : 2 Hakim Agung Bakal Diperiksa KPK, KY Fokus Usut Pelanggaran Etik

"Karena menjadi perhatian publik, KY memastikan laporan perkara tersebut menjadi prioritas," tutur pelanggMukti.

Mukti mengatakan sesuai wewenang dan tugas, KY akan memproses laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk menggali informasi, memeriksa pelapor dan saksi.

"Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemanggilan terhadap terlapor," ungkap dia.

Baca juga : KPK Endus Pelanggaran Etik Hakim Putusan Sela Gazalba Saleh

Namun, ia menegaskan bahwa KY tidak akan masuk terkait teknis yudisial. Sebab, KY hanya akan melihat ada atau tidaknya pelanggaran etik di balik putusan tersebut.

Seperti diberitakan, Nawawi sempat mengatakan ada hal yang mencurigakan atas pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat yang menerima eksepsi terdakwa hakim agung nonaktif Gazalba Saleh. KPK, ujar Nawawi, mencium 'bau anyir' dalam putusan itu.

Gazalba Saleh didakwa Jaksa KPK menerima gratifikasi serta diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp62,8 miliar terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Majelis berpendapat jaksa KPK tidak berwenang menuntut Gazalba Saleh dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU. Sebab, jaksa KPK dianggap tidak menerima pelimpahan kewenangan dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penuntutan.

(Z-9)