Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengadakan sidang kabinet paripurna terkait perekonomian di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/6).
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, serta Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengonfirmasi bahwa rapat tersebut membahas kondisi ekonomi terkini. "Ini ada perkembangan ekonomi terbaru," ujar Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, juga menyatakan hal yang sama namun tidak mau berkomentar ketika ditanya apakah rapat tersebut terkait dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tekstil dan startup. "Nanti akan kita lihat," katanya.
Beberapa menteri lain juga mulai berdatangan ke Istana, termasuk Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri BUMN Erick Thohir. (Z-10)
Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan Sidang Kabinet Paripurna kedelapan digelar sebagai momentum untuk mengevaluasi capaian kinerja pemerintahan dalam 10 bulan pertama Kabinet Merah Putih.
Presiden rabowo Subianto menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12% sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN.
Presiden Prabowo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (6/8). Berikut arahan lengkap Presiden Prabowo dalam sidang tersebut:
PRESIDEN Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, (22/1)
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh unsur penyelenggara pemilu lantaran dinilai telah melaksanakan Pilkada Serentak 2024 yang berjalan tertib dan aman.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja jajaran menteri kabinet Merah Putih selama satu bulan bertugas yang dinilai kompak.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved