Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar bersyukur citra baik DPR mengalami peningkatan sesuai hasil survei Litbang Kompas per Juni 2024. Survei tersebut menyatakan citra baik DPR berada di 63%, meningkat 12,1% dari periode Desember 2023.
"Ya saya tentu bersyukur citra baik DPR sekarang semakin baik, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya," kata Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, Sabtu (22/6)..
Meski mengalami peningkatan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong seluruh anggota DPR dan Sekretariat DPR tidak berpuas diri.
"Tapi sebaliknya kita semua harus semakin serius dan bekerja keras, terutama menyelesaikan program legislasi yang belum disahkan. Juga secara pengawasan atas kinerja pemerintah harus kita tingkatkan juga," ungkap Gus Muhaimin.
Untuk diketahui, kepercayaan masyarakat pada DPR ada di angka 62,6 persen berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024.
Meski bukan jadi yang pertama, lembaga wakil rakyat ini tercatat mampu meningkatkan citra positif paling tinggi, yakni sebanyak 12,1% dibanding tahun sebelumnya. Bahkan peningkatan citra DPR ini mengalahkan TNI yang berada di urutan pertama.
Sebelumnya, pada Desember 2023, Litbang Kompas mencatat citra positif DPR sebesar 50,5%. Sementara pada Oktober 2022, menurut lembaga yang sama, citra DPR ada di angka 44,4%. Artinya, terdapat tren positif apresiasi masyarakat kepada DPR dari tahun ke tahun selama dipimpin Puan dan kawan-kawan. (RO/P-5)
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
KOMISI IX DPR RI menyoroti pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved