Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto enggan memberikan jawaban jelas terkait pihak yang diduga membekingi judi online, terutama mengenai keterlibatan aparat TNI-Polri.
Hadi hanya menyatakan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Daring melibatkan Polisi Militer (POM) TNI dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Menurut Hadi, kedua institusi tersebut memiliki kemampuan untuk menangani dugaan bekingan aparat.
"Saya kira sudah tahu cara menindaknya untuk itu," kata Hadi dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).
Baca juga : Hadi Tjahjanto Ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Satgas Penindakan Judi Online
Ketika kembali ditanya mengenai keterlibatan aparat TNI-Polri dalam mendukung judi online, Hadi menekankan penggunaan istilah "oknum." Ia kemudian menjelaskan tugas utama satgas adalah untuk melindungi masyarakat.
"Yang jelas, pertama menyelamatkan rakyat," kata Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online.
Secara terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie membantah adanya keterlibatan aparat TNI-Polri dalam mendukung judi online, menekankan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh oknum.
"Tidak lah (TNI-Polri membekingi), itu oknum," jelasnya. (Z-10)
Seorang perwira polisi menembak rekannya sendiri menggunakan pada Jumat (22/11) dini hari.
Kapuspen TNI membantah kabar seorang perwira menengah TNI punya hubungan bisnis, apalagi menjadi beking, tersangka kasus perundungan di Surabaya, Jawa Timur, Ivan Sugianto.
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) sangat menyayangkan jika ada anggota kepolisian yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum, seperti judi online.
Satgas pemberantasan judi online menekankan telah melibatakan Polisi Militer (POM) TNI dan Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Efriza menilai langkah reshuffle lebih kental dengan nuansa konsolidasi politik ketimbang evaluasi kinerja.
Diketahui Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet. Salah satunya adalah jabatan Menko Polkam. Budi Gunawan diberhentikan dari jabatan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan merupakan lulusan Program Doktor Hukum S3 Trisakti.
Hadi mengingatkan bahwa yang menjadi korban dari ego sektoral adalah masyarakat.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menuturkan sebagian data NPWP yang bocor tidak cocok dengan data asli pemiliknya.
MENTERI Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa matra keempat, yakni matra siber bisa terwujud di pemerintahan Prabowo-Gibran
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved