Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango merespons penyitaan tas dan ponsel milik Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Nawawi mengatakan bahwa pimpinan KPK menginstruksikan untuk terus mencari buronan Harun Masiku.
"Kami pimpinan itu yang pertama menginstruksikan terus bahwa cari Harun Masiku," kata Nawawi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).
Nawawi mengatakan kerja penyidik dilandasi instruksi tersebut. Dia memastikan bahwa perburuan Harun Masiku terus dilakukan.
Baca juga : Eks Penyidik Yakin Ponsel Hasto Simpan Petunjuk Keberadaan Harun Masiku
"Langkah-langkah yang dilakukan teman-teman penyidik mungkin bagian daripada perintah pimpinan. Bahwa memang upaya terus pencarian Harun Masiku itu terus harus dilakukan," ujar Nawawi.
Di sisi lain, Nawawi belum mendapatkan update terkait upaya pencarian Harun. Dia menunggu penjelasan dari Deputi Penindakan.
"Saya belum dapat update dari tim satgas sidik mengenai upaya pencarian itu. Yang perintahkan kepada mereka cari HM itu. Kalau sekarang kemudian berkembang seperti ini kita ingin minta penjelasan dari pak deputinya," ucap Nawawi.
Sebelumnya, Hasto diperiksa KPK terkait soal kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka sekaligus terdakwa Harun Masiku pada Senin, 10 Juni 2024. Pada pemeriksaan itu, ponsel dan tas Hasto disita penyidik KPK. (P-5)
Jaksa sudah menyiapkan tuntutan untuk dibacakan. Persidangan digelar terbuka untuk umum.
Hasto mengeklaim tidak memiliki kedekatan pribadi dengan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR
Rios mengatakan, keterangan Hasto penting untuk kebutuhan pembuktian dalam persidangan kali in. Jika berkelit, bisa memperburuk pembelaannya.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Hasto ditawari posisi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada 2014 dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada 2019. Namun, Hasto menolak
Hasto Kristiyanto, menghadirkan Cecep Hidayat sebagai saksi meringankan dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR
PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
HASTO Kristiyanto dipastikan masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) setelah dituntut 7 tahun penjara
Zaenur Rohman menilai tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan Jaksa KPK terhadap Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan perintangan penyidikan terlalu ringan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bisa dituntut maksimal 12 tahun penjara.
SEKJEN PDIP Hasto Kristiyanto meyakini kasusnya diintervensi oleh kekuasaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved