Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
TUGAS pokok dan fungsi (tupoksi) dari Datasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri dipertanyakan usia diisukan menguntit Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga (UNAIR) Henri Subiakto mengatakan publik perlu mempertanyakan tupoksi tersebut apabila peristiwa penguntitan itu benar dilakukan oleh anggota Densus 88.
“Densus 88 itu tugasnya menanggulangi terorisme bukan menguntit pimpinan kejaksaan. Kebetulan peristiwa ini terbuka ke publik, sehingga heboh. Ada kemungkinan bisa terjadi peristiwa-peristiwa penggunaan aparat semacam ini tapi tidak terbuka ke publik. Kemungkinan sangat ada,” kata Henri kepada Media Indonesia, Senin (27/5).
Baca juga : Densus 88 Disebut Kuntit Jampidsus, Kapolri Sebut tidak Ada Masalah
Dia juga menyampaikan jika benar ada peristiwa penggunaan aparat Densus 88 untuk menguntit Jampidsus, itu menunjukkan bukti bahwa aparat kepolisian yang punya tugas khusus ternyata bisa digerakkan atau dimanfaatkan oleh atasan atau petinggi Polri untuk tugas yang diluar tupoksi atau kewenangannya.
“Kemungkinan seperti itu beralasan terjadi karena pimpinan polri sangat strategis posisinya, luas juga tugas dan jaringannya di dalam pemerintahan dan penegakkan hukum maupun fungsi politik back-up lingkar kekuasaan,” ujarnya.
Dia juga turut memberi tanggapan terkait pertemuan mesra yang terjadi antara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di istana negara hari ini.
Dia menduga ada sesuatu yang mungkin saja sedang ditutup-tutupi lewat jabat tangan antara kedua pimpinan penegak hukum tersebut.
“Elit atau pejabat yang berwenang tidak bijak, jika tidak memberi penjelasan. Kalau kemudian pimpinan Polri dan pimpinan Kejaksaan Agung nampak kompak bersama Menkopolhukam tanpa penjelasan kepada publik. Itu menandakan ‘cultural of secrecy’ atau budaya ketertutupan masih kental di dalam pemerintahan kita,” kata Henri. (Dis/Z-7)
Kejaksaan Agung melakukan investigasi dan pemeriksaan saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana pensiun perusuhaan pelabuhan dan pengerukan (DP4) tahun 2013–2019.
Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jampidsus memeriksa 5 orang saksi kasus korupsi proyek pekerjaan apartemen, hotel, hingga penyediaan batu split PT Graha Telkom Sigma tahun 2017–2018.
Penyidik Kejagung memeriksa tiga saksi yang salah satunya ialah Direktur Utama Surya Sukma Jati berinisial S.
TIM penyidik Jampidsus Kejagung tengah memperkuat alat bukti keterlibatan PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) dan PT Indah Golden Signature (IGS) dalam kasus dugaan korupsi komoditas emas
Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa dua saksi dari Kementerian Perdagangan terkait kasus korupsi impor gula.
Jampidsus Kejaksaa Agung memeriksa dua pejabat Kemendag dan seorang pejabat Bea Cukai terkait dugaan korupsi importasi gula.
Terkait momentum rekapitulasi suara, Bawaslu harus memastikan tidak ada perolehan suara yang dimanipulasi.
POLISI harus bisa mengutamakan tindakan pencegahan seperti yang tertera dalam Undang-Undang (UU) tentang kepolisian.
Dia menyebut revisi KUHAP didominasi pengaturan yang menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved