Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MUHAMMADIYAH akan tetap bersikap independen dan netral dalam menghadapi situasi politik pascakeputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil Pemilu 2024. Ia pun mengingatkan agar segala dinamika yang dilakukan oleh para aktor politik harus tetap mematuhi hukum dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
"Apapun proses politik yang dilakukan oleh partai politik mana pun, menurut saya, silakan saja, selama tetap berpegang kepada koridor hukum serta ketentuan dan mekanisme yang berlaku," terang Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam Silaturahmi Idul Fitri 1445 H Keluarga Besar Muhammadiyah pada Minggu (28/4) yang bertempat di gedung Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Minggu (28/4).
Ia juga mengingatkan, semangat yang dilandaskan ialah mempersatukan dan memajukan bangsa. "Ini juga menjadi momentum kita bersama untuk berintrospeksi bahwa segala kekeliruan, baik selama Pemilu kemarin maupun kehidupan berbangsa, kemungkinan karena keterlibatan secara kolektif," ujar Haedar.
Baca juga : Lima Poin Pernyataan PP Muhammadiyah terkait Pemilu 2024
Ia juga berpesan agar pemerintah dapat terus melakukan prinsip checks and balances demi terciptanya proses saling mengontrol satu sama lain. Dengan cara itu, kekuasaan tidak terpusat hanya di satu lembaga.
Bentuk pengawasan pun dapat dilakukan oleh lapisan masyarakat, termasuk oleh Muhammadiyah. Menurut Haedar, Muhammadiyah selama ini telah rutin memberikan saran maupun kritik atas berbagai isu bangsa.
"Prinsip checks and balances ini sangat diperlukan. Karenanya, siapa pun sebaiknya memang tidak boleh bersikap antikritik," lanjut dia.
Baca juga : Haedar Nashir Ajak Semua Pihak Menghormati Pilihan Rakyat
Selama ini, Muhammadiyah selalu mendukung dan membantu terhadap hal-hal positif dan konstruktif, tetapi juga memberikan kritik atas hal-hal yang dirasa kurang pas. Kritik yang disampaikan oleh Muhammadiyah, lanjut dia, tetap berada dalam koridornya sebagai organisasi masyarakat berbasis keagamaan dan kemasyarakatan.
Guru besar UMY di bidang Sosiologi itu memandang perbedaan preferensi politik saat Pemilu sebagai hal yang wajar di kalangan masyarakat, termasuk di Muhammadiyah. Agenda silaturahmi ini dianggap menjadi momentum untuk melupakan hal tersebut serta terus berproses ke depan. Ia berharap agar setelah ini dapat tercipta hubungan yang semakin baik antarsesama.
"Semangat dalam menyambung tali silaturahmi itu berada dalam curahan rahmat dan kasih sayang Allah. Perbaikilah hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, karena dengan menyambung silaturahmi kepada sesama," kata dia.
Dengan cara itu, ia meyakini Allah akan menyambung silaturahmi kepada orang tersebut. "Apapun perbedaan pilihan yang terjadi sebelumnya di masyarakat harus segera dicairkan agar kita dapat terus melihat ke depan untuk membenahi bangsa dan negara ini," pungkas Haedar. (Z-2)
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut perbankan syariah perlu melakukan penguatan sistem dan ekosistem bank syariah di masa depan.
MUHAMMADIYAH memberlakukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kalender ini menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia, ini aplikasinya
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, syariat lahiriyah dalam momentum Idul Adha ialah menyembelih hewan kurban.
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla menyebut momentum milad sebagai langkah memperkuat totalitas pemuda negarawan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Idulfitri 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Penetapan tersebut didasari oleh hasil hisab hakiki wujudul hilal
Sebentar lagi umat muslim akan merayakan Idul Fitri. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan poin penting tentang kegembiraan dalam beragama.
Hal ini tentu jelas-jelas sangat melukai hati rakyat dan warga bangsa di negeri ini.
KETUA PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyambut baik wacana Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk diubah menjadi kementerian revisi UU Haji yang tengah dibahas di DPR.
Sikap antikorupsi harus ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari, terlebih di tengah kondisi rakyat yang sulit mencari pekerjaan.
AGENDA transformasi pendidikan nasional kembali digaungkan sebagai langkah strategis untuk membenahi mutu pendidikan dasar dan menengah di Tanah Air.
Muhammadiyah menilai hal tersebut sebagai komitmen yang besar dari pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.
MENYONGSONG satu abad kemerdekaan Indonesia, kedaulatan pangan menjadi agenda prioritas yang wajib dimenangkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved