Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam menyatakan keberadaan PDI Perjuangan sebagai oposisi pemerintahan era Prabowo-Gibran dibutuhkan untuk menjaga iklim demokrasi di Tanah Air.
"Partai penguasa itu bisa berganti-ganti, oposisinya PDI Perjuangan bermanfaat sebagai penyeimbang," kata Surokim kepada ANTARA di Surabaya, Jumat.
Ia mengatakan ketika PDI Perjuang nantinya malah bergabung dengan penguasa, maka akan terbentuk koalisi besar.
Dikhawatirkan, kata dia, kondisi tersebut bisa mengurangi pengawasan terhadap pengambilan kebijakan dan pelaksanaan sistem kepemerintahan Prabowo-Gibran.
"Itu tidak sehat untuk iklim demokrasi kita. PDI Perjuangan punya pengalaman sebagai oposisi, menurut saya itu tidak masalah kembali diambil," ucapnya.
Selain itu, Surokim menyatakan bahwa jalur oposisi yang diambil oleh PDI Perjuangan juga untuk menjaga pandangan publik soal konsistensi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.
"Kecuali ada force major, itu tidak bisa didefinisikan lagi karena kebutuhannya sudah berbeda, tetapi kalau situasinya seperti ini, fungsi kontrol lebih baik," kata dia.
Masalahnya, saat kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, PDI Perjuangan memilih jalan sebagai pesaing pasangan Prabowo-Gibran yang diusung sembilan partai politik di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), dengan mencalonkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
"Kalau tidak ingin dinilai oportunis oleh publik, saya kira yang kemarin di luar KIM sebaiknya lebih bermanfaat berada di jalur oposisi," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024.
Prabowo-Gibran berhasil meraih 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.(Z-8)
Event olahraga internasional memerlukan intervensi politik. Sebab, event olahraga kelas internasional berkaitan erat dengan keamanan, ekonomi, dan sosial.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku menyesal dan bersedih atas keputusan FIFA yang membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.
Yulius dilaporkan oleh warga bernama Ali Hakim Lubis yang juga anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra
KETUA Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono angkat suara terkait penggeladahan dari tim penyidik KPK yang turut melakukan penggeledahan di ruangan fraksinya.
ANGGOTA DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) siap mencalonkan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Kaesang Pangarep menjadi Wali Kota Depok.
Keputusan promotor konser Coldplay memilih GBK dibandingkan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai lokasi konser disebut sebagai bukti masih rendahnya kualitas dan fasilitas di JIS.
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Betulkah usaha mengawut-awut PDIP makin gencar dilakukan seiring dengan langkah maju KPK menangani kasus Hasto? Siapa yang melakukannya?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved