Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) ogah terburu-buru menentukan arah politik. Partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu ingin membuka pintu komunikasi seluas-luasnya lebih dulu.
“Nanti kita lihat dialog dan perkembangan situasinya,” kata Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu, (24/4).
Aboe mengatakan hubungan PKS dengan seluruh partai baik. Termasuk, dengan Partai Gerindra yang ketua umumnya menjadi Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto.
Baca juga : Cak Imin tak Enak dengan Surya Paloh
“(Hubungannya) lancar, tadi (penetapan presiden terpilih) ketemu dan mengucapkan selamat,” ujar dia.
Aboe menyebut partainya siap berkoalisi atau menjadi oposisi. Namun kepastian arah politik PKS akan disampaikan dalam kesempatan lain.
“PKS dalam posisi siap dalam segala situasi. Kita lihat dialog nanti,” papar dia. (Z-8)
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPW PKS DKI Jakarta Suhud Alynudin menegaskan pelantikan tersebut sekaligus menjadi langkah awal penyusunan program kerja untuk lima tahun ke depan.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved