Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
HARI Raya Idul Fitri 1445 Hijriah atau Lebaran yang jatuh pada Rabu (10/4) besok dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Seluruh komponen bangsa, mulai dari rakyat sampai elite politik, diharapkan mampu bersatu kembali guna membangun bangsa.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, Lebaran tahun ini memiliki makna yang spesial untuk merajut silaturahmi negeri.
Baca juga : Cegah Konflik PHPU, Jimly Ajak Semua Hormati Putusan MK
Apalagi, Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2024 telah menimbulkan residu, perpecahan, dan retakan-retakan di antara masyarakat maupun tokoh politik dengan menjagokan kandidat masing-masing.
"Karena bagaimanapun ketika pilpres sudah mendekati selesai, tinggal menunggu keputusan MK, ya tentu seluruh komponen bangsa harus bersatu," ujar Ujang kepada Media Indonesia, Selasa (9/4).
Menurutnya, Lebaran merupakan jaran Allah SWT untuk manusia agar kembali bersatu. Khusus kepada bangsa Indonesia, Ujang menyebut Lebaran harus dijadikan momentum untuk saling memaafkan dan membangun bangsa secara bersama-sama.
Baca juga : Anies Baswedan Ajak Publik Hargai dan Hormati Apapun Keputusan KPU
"Lebaran adalah ajaran Allah yang terbaik untuk umat manusia, khususnya untuk bangsa Indonesia guna merajut kembali silaturahim, halalbihalal, untuk saling maaf memaafkan dan membangun bangsa bersama-sama," tandasnya.
Diketahui, kontestasi Pilpres 2024 diikuti oleh tiga kandidat, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang dengan memperoleh 96.214.691 suara.
Sementara itu, pasangan Anies-Muhaimin mendapatkan 40.971.906 suara. Adapun pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md memperoleh 27.040.878 suara. Total suara sah Pilpres 2024 adalah 164.227.475 suara.
Selain Pilpres, Pemilu 2024 juga digelar untuk memilih calon anggota legislatif dari tingkat DPRD kabupaten/kota sampai DPR RI. Di tingkat DPR RI, PDI Perjuangan ditetapkan sebagai partai politik yang meraih suara terbanyak di antara 18 partai politik lainnya. (Z-8)
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved