Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
KOMJEN Pol (Purn) Budi Waseso atau Buwas membantah pencopotannya sebagai Kepala Bulog karena menolak pendistribusian bantuan sosial (bansos). Isu pencopotan ini beredar dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya ga pernah menolak bansos justru bansos itu kan programnya Pak Presiden (Jokowi)," ujar Buwas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, (5/4).
Buwas menegaskan beras yang ada di Bulog merupakan milik pemerintah. Sehingga Bulog tidak bisa menolak jika ada instruksi dari pemerintah.
Baca juga : Naiknya Harga Beras sudah di Luar Nalar
"Jadi kalau pemerintah atau negara ini mau menggunakan berasnya bulog, saya hanya tugasnya menyalurkan," jelasnya.
Terkait pencopotannya oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Buwas menegaskan hal yang biasa. Sebab, masa tugasnya sudah mencapai lima tahun.
"Amanah tugas kalau waktunya sudah selesai kalau pimpinan siapapun mengatakan ganti ya diganti ya ga ada masalah," bebernya.
Baca juga : Jelang Ramadhan, Bulog Amankan Stok Beras di Wilayah Bandung Raya dan Sumedang
Sebelumnya, anggota Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menanyakan tentang pergantian Kepala Bulog Budi Waseso. Hal tersebut ditanyakan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Arief mencecar soal pergantian Budi Waseso kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.
"Kita mengenal lembaga, ada menteri sosial, kemudian ada kaitannya dengan kepala badan pangan nasional, kemudian ada kepala Bulog, pada saat-saat kritis, saya baca di media, kepala Bulog Budi Waseso diganti, ada faktor apa yang melatarbelakangi? Saya mau tanya," ujar Arief di ruang sidang, Jumat 5 April 2024. (Z-8)
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
Inspeksi bersama KPPU Kanwil I Medan, Disperindag Sumut dan Bulog menemukan produsen beras premium berhenti beroperasi akibat ketiadaan bahan baku.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved