Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KOMJEN Pol (Purn) Budi Waseso atau Buwas membantah pencopotannya sebagai Kepala Bulog karena menolak pendistribusian bantuan sosial (bansos). Isu pencopotan ini beredar dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya ga pernah menolak bansos justru bansos itu kan programnya Pak Presiden (Jokowi)," ujar Buwas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, (5/4).
Buwas menegaskan beras yang ada di Bulog merupakan milik pemerintah. Sehingga Bulog tidak bisa menolak jika ada instruksi dari pemerintah.
Baca juga : Naiknya Harga Beras sudah di Luar Nalar
"Jadi kalau pemerintah atau negara ini mau menggunakan berasnya bulog, saya hanya tugasnya menyalurkan," jelasnya.
Terkait pencopotannya oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Buwas menegaskan hal yang biasa. Sebab, masa tugasnya sudah mencapai lima tahun.
"Amanah tugas kalau waktunya sudah selesai kalau pimpinan siapapun mengatakan ganti ya diganti ya ga ada masalah," bebernya.
Baca juga : Jelang Ramadhan, Bulog Amankan Stok Beras di Wilayah Bandung Raya dan Sumedang
Sebelumnya, anggota Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menanyakan tentang pergantian Kepala Bulog Budi Waseso. Hal tersebut ditanyakan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Arief mencecar soal pergantian Budi Waseso kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.
"Kita mengenal lembaga, ada menteri sosial, kemudian ada kaitannya dengan kepala badan pangan nasional, kemudian ada kepala Bulog, pada saat-saat kritis, saya baca di media, kepala Bulog Budi Waseso diganti, ada faktor apa yang melatarbelakangi? Saya mau tanya," ujar Arief di ruang sidang, Jumat 5 April 2024. (Z-8)
DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa sejauh ini Bulog telah melakukan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui berbagai skema.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Ruszaeni, menjelaskan angka stunting di Kabupaten Tegal menunjukan trend penurunan meski relatif masih tinggi.
PERUM Bulog melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2025 kembali mengarahkan fokusnya pada tiga bidang prioritas.
Peneliti Center of Reform on Economic (CoRE) Eliza Mardian menanggapi penghentian operasional sekitar 30% pengusaha penggilingan kecil di Jawa Tengah.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved