Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMJEN Pol (Purn) Budi Waseso atau Buwas membantah pencopotannya sebagai Kepala Bulog karena menolak pendistribusian bantuan sosial (bansos). Isu pencopotan ini beredar dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya ga pernah menolak bansos justru bansos itu kan programnya Pak Presiden (Jokowi)," ujar Buwas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, (5/4).
Buwas menegaskan beras yang ada di Bulog merupakan milik pemerintah. Sehingga Bulog tidak bisa menolak jika ada instruksi dari pemerintah.
Baca juga : Naiknya Harga Beras sudah di Luar Nalar
"Jadi kalau pemerintah atau negara ini mau menggunakan berasnya bulog, saya hanya tugasnya menyalurkan," jelasnya.
Terkait pencopotannya oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Buwas menegaskan hal yang biasa. Sebab, masa tugasnya sudah mencapai lima tahun.
"Amanah tugas kalau waktunya sudah selesai kalau pimpinan siapapun mengatakan ganti ya diganti ya ga ada masalah," bebernya.
Baca juga : Jelang Ramadhan, Bulog Amankan Stok Beras di Wilayah Bandung Raya dan Sumedang
Sebelumnya, anggota Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menanyakan tentang pergantian Kepala Bulog Budi Waseso. Hal tersebut ditanyakan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Arief mencecar soal pergantian Budi Waseso kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.
"Kita mengenal lembaga, ada menteri sosial, kemudian ada kaitannya dengan kepala badan pangan nasional, kemudian ada kepala Bulog, pada saat-saat kritis, saya baca di media, kepala Bulog Budi Waseso diganti, ada faktor apa yang melatarbelakangi? Saya mau tanya," ujar Arief di ruang sidang, Jumat 5 April 2024. (Z-8)
MENTERI Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) hingga 2029 di angka 4 juta ton.
Aceh menjadi wilayah dengan prioritas tertinggi karena tingkat dampak bencana yang berat serta sejumlah daerah yang aksesnya sempat terputus.
MEMASUKI 2026 pemerintahan Kabinet Merah Putih terlihat sedang euforia merayakan pencapaian swasembada beras 2025.
Kerja sama dengan BRIN disebut akan menghadirkan teknologi pemeliharaan beras hasil karya dalam negeri.
Sebanyak 1,5 juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan disalurkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Di sisi distribusi, Bulog telah menyalurkan vantuan pangan sebesar 708 ribu ton sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved