Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI membahas rancangan undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (13/3).
Dalam rapat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerangkan sikap pemerintah tegas pada posisi dipilih atau tidak berubah sesuai dengan yang dilaksanakan hingga saat ini.
“Sikap Pemerintah tegas tetap pada posisi dipilih atau tidak berubah sesuai dengan yang dilaksanakan saat ini. Bukan ditunjuk, sekali lagi. Karena dari awal draft, kami, pemerintah, sikapnya dan draftnya isinya sama dipilih bukan ditunjuk,” terang Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).
Baca juga : Mendagri Sebut Pengesahan Perppu Pemilu Beri Kepastian Hukum
Tito menyebut pemerintah sudah melakukan langkah-langkah secara proaktif, yaitu akan menjelaskan isu masalah aglomerasi pada April mendatang.
Hal itu dilakukan, kata Tito, sebagai upaya agar isu aglomerasi tidak dipelintir ke mana-mana.
“Kami lihat sudah mulai banyak pelintirannya. Jadi pada waktu April 2022 kami sudah membuat tim untuk membuat draft dan pembahasan RUU DKJ di antaranya melibatkan ahli-ahli termasuk ahli-ahli perkotaan dari ITB, UI, UGM, termasuk juga hukum tata negara Pak Jimly,” papar Tito.
Adapun anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, penentuan Dewan Kawasan Aglomerasi yang diatur dalam RUU Daerah Keistimewaan Jakarta (RUU DKJ) harusnya ditetapkan oleh presiden terpilih periode 2024-2029 mendatang.
Untuk itu, dia menekankan agar tidak terburu-buru dalam penetapan aturan Pasal 55 RUU DKJ yang menyebut Kawasan aglomerasi dibentuk untuk menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitarnya akan dikepalai oleh wakil presiden (wapres). (Z-1)
Tinjauan langsung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Penurunan harga beras terjadi
Mendagri Tito Karnavian mengatakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog terbukti mampu menjaga kestabilan harga beras di tingkat konsumen,
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ratusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi dan dalam kondisi tidak sehat karena diisi oleh orang titipan yang tidak profesional.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog terbukti mampu menjaga kestabilan harga beras di tingkat konsumen,
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Aksi unjuk rasa Demo Pati Jilid II yang dijadwalkan pada 25 Agustus 2025. Mendagri Tito mengingatkan Bupati Pati Sudewo agar menjalin komunikasi santung dengan masyarakat
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi aksi demonstrasi warga Pati yang menuntut Bupati Pati Sudewo dari jabatannya.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat dilakukan dengan cara tidak langsung, alias dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved