Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTUR Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nurhayati mengaku sempat melaporkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat atas dugaan pelanggaran Pemilu 2024 berupa politik uang. Namun, laporan itu tidak ditindaklanjuti Bawaslu.
"Saya beberapa kali menjadi pelapor untuk proses dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Misal, saya pernah melaporkan Bapak Ridwan Kamil berkaitan dengan duagan politik uang dan keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa," kata Neni dalam webinar bertema Evaluasi Pemilu Serentak 2024: Jujur dan Adil?, Sabtu, 9 Maret 2024.
Neni memperlihatkan bentuk pemberitahuan status laporan oleh Bawaslu berdasarkan hasil kajian terhadap laporan bernomor: 002/Reg/LP/PP/Prov/13.00/I/2024. Pelapor dalam laporan ini ialah Neni Nurhayati dan terlapor Ridwan Kamil.
Baca juga : PDIP Jabar Laporkan Ridwan Kamil ke Bawaslu
Status laporan tertulis tidak ditindaklanjuti ke penyidik kepolisian. Alasannya, laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur-unsur pasal dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.
Padahal, kata Neni, pihaknya sudah mencoba untuk mengumpulkan alat bukti yang kuat. Namun, lagi-lagi Bawaslu menyampaikan bahwa laporan tidak bisa dilanjutkan ke tingkat penyelidikan Kepolisian karena laporan yang disampaikan itu tidak terpenuhi unsur formil dan materil.
"Jadi, saya kira berbagai macam dugaan pelanggaran apapun ketika tafsir Bawaslunya itu ialah tekstualis, minimalis, dan legal formalistik, akan sangat sulit akan ada aksestori yang bisa kemudian menimbulkan efek jera kepada pelaku dalam hal ini peserta pemilu untuk kemudian diberikan sanksi yang tegas," ungkapnya.
Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu meyakini berbagai macam pelanggaran pemilu pasti akan terus muncul melihat sikap Bawaslu tersebut. Ia mencontohkan politisasi bantuan sosial (bansos) dan keterlibatan penjabat kepala daerah dalam pemilihan salah satu pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.
"Yang itu saya kira sudah sangat terang benderang tetapi sangat sulit untuk melakukan prosesnya. Ini karena ribet ya permasalahan-permasalahan berkaitan dengan syarat formil dan materil. Kita berpikir itu sudah sangat kuat berdasarkan hasil kajian, investigasi tetapi belum tentu menurut Bawaslu," pungkas Neni. (Z-2)
Sama seperti laporan sebelumnya, mantan Gubernur Jawa Barat itu diduga melakukan politik uang saat berkampanye di Tasikmalaya.
Ridwan Kamil akan dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilaporkan PDI Perjuangan Jawa Barat
BADAN Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat menyebutkan, politik uang menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024 tidak hanya lewat serangan fajar.
Sedikitnya, ada empat video beredar terkait amplop yang beredar di media sosial pada Selasa (26/11).
Bawaslu Kota Tasikmalaya akan melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait
ANGGOTA Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan bahwa politik uang masih menjadi tren dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Ridwan Kamil Blusukan dan Sapa Warga Kampung Bayam
Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyapa pedagang dan masyarakat saat blusukan di Pasar Tanah Abang, Jakarta.
Deklarasi Relawan RK Mania untuk Pilkada Jakarta 2024
Ridwan Kamil Gelar Pertemuan Dengan Bang Nara: Diskusi Strategi Jakarta di 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved