Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai pelaksanaan uji coba program makan siang dan susu gratis yang merupakan janji politik dari pasangan calon nomoor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sangat tidak etis. Itu menunjukan birahi kekuasaan yang terlalu besar, seolah paslon tersbut sudah menjadi penguasa.
"Padahal kalau belum dilantik, mereka belum punya kewenangan apapun. Apalagi kalau kemudian mengotak-atik APBN, seolah mereka sudah berwenang tentang APBN itu sendiri. Itu memancing konflik internal nanti," ujar Trubus saat dihubungi, Minggu (3/3).
Ia mengatakan kebijakan tersebut harusnya baru dilakukan setelah pelantikan presiden apda Oktober mendatang. Namun, pemerintah saat ini seperti terburu-buru menerapkan itu.
Baca juga : Program Makan Gratis Bisa makin Bebani Fiskal Negara
Secara tidak langsung, itu menunjukkan ketidakmampuan Prabowo-Gibran dalam menyiapkan tata kelola pemerintahan nanti.
Dia melihat isu tersebut sengaja digoreng sedemikian rupa untuk melegitimasi bagaimana seorang Joko Widodo yang seharusnya saat ini menuntaskan tugas program lima tahunnya, berusaha untuk mempengaruhi kebijakan. Itu akan rentan menimbulkan konflik politik.
"Dengan masa kerja yang tinggal beberapa bulan lagi, seharusnya Jokowi tidak membuat kebijakan itu," kata Trubus.
Ketiga, dia melihat ada upaya-upaya di dalam internal rezim Jokowi untuk menyelamatkan diri dari perilaku-perilaku koruptif itu sendiri.
"Jadi ini sengaja dibuat publik untuk diseret ke persoalan-persoalan yang belum saatnya. Program makan siang gratis ini masih prematur. Anggaran APBN dipatok per tahun dan harus melalui persetujuan DPR, tidak bisa seenaknya diutak-atik," kata Trubus. (Z-11)
MENTERI Luar Negeri Sugiono mengungkapkan sejumlah pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia.
Presiden Prabowo akan menghadiri beberapa agenda kenegaraan di Istana Jakarta. Salah satunya pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, sore nanti.
Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.
Zulhas mengatakan inisiatif ini selaras dengan program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.
KETUA Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas menyatakan dukungan penuh pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini Otorita IKN sedang bekerja keras menyelesaikan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Wapres RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan apresiasi penanganan karhutla di Riau. Ia menyampaikan pengetatan pembukaan lahan
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Persoalan Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved