7 PPLN Kuala Lumpur yang Jadi Tersangka Pelanggaran Pemilu Lakukan Lobi-lobi dengan Parpol

SEBANYAK tujuh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia menjadi tersangka kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Kuala Lumpur. Mereka terlibat lobi-lobi soal daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan presiden (Pilpres) dengan partai politik (parpol) di Indonesia.

"Daftar Pemilih Tetap dan Data Pemilih telah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya berdasarkan perhitungan persentase dari kesepakatan lobi-lobi dengan perwakilan partai politik," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro saat dikonfirmasi, Kamis, 29 Februari 2024.

Djuhandhani tidak merinci identitas ke-7 tersangka PPLN Kuala Lumpur itu. Namun, dia menyebut enam di antaranya diduga melakukan tindak pidana pemilu berupa sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih.

Baca juga : Polri Tetapkan 7 Tersangka Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kuala Lumpur

"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia," ungkap jenderal bintang satu itu.

Sedangkan, satu tersangka lainnya menjadi tersangka karena diduga melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia.

Bareskrim Polri menyelidiki kasus ini berdasarkan Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/B/60/II/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 20 Februari 2024. Penyelidikan atas dugaan tindak pidana pemilu berupa dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia kurun waktu sekitar 21 Juni 2023 sampai sekarang

Baca juga : 1.972 Surat Suara di Malaysia Dicoblos Orang tak Berwenang

Kemudian, penetapan tersangka dilakukan usai gelar perkara yang digelar sesuai Surat Perintah Kabareskrim Polri Nomor: Sprin/1635/II/RES.1.24./2024/ Bareskrim, tanggal 28 Februari 2024. Djuhandhani menjelaskan penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya menemukan fakta-fakta dalam proses penyidikan.

Fakta-fakta itu berupa pertama ada 493.856 Data Penduduk Potensial Pemilih Pemil (DP4) di Kuala Lumpur dengan jumlah sebanyak 493.856. Namun, yang telah dilakukan pecocokan dan penelitian data pemilih (coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) hanya 64.148.

PPLN Kuala Lumpur disebut telah menetapkan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kuala Lumpur berdasarkan berita acara nomor: 007/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat PPLN Kuala Lumpur dengan umlah 491.152 pemilih.

Baca juga : Satu Pemilih di London Bawa Pulang Surat Suara Untuk Kenang-kenangan

Adapula,Berita Acara Nomor: 008/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, dengan jumlah 442.526 pemilih.

Kemudian, Berita Acara Nomor : 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, dengan jumlah 447.258.

Djuhandhani memastikan Polrinterus memproses kasus ini. Terutama, saat ini tengah merampungkan berkas perkara yang waktunya tinggal enam hari sesuai aturan menyelesaikan berkas perkara selama 14 hari.

"Saat ini penyidik sedang bekerja keras menyelesaikan berkas tersebut," pungkasnya.

(Z-9)