Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkap pihaknya menerima 1.271 laporan dugaan pelanggaran terkait Pemilu 2024. Di samping itu, ada juga 650 temuan dari jajaran pengawas Bawaslu.
Dugaan pelanggaran itu meliputi pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, kode etik penyelenggara pemilu, dan hukum lainnya. Dari angka itu, hanya 480 laporan yang diregistrasi.
"541 temuan (diregistrasi). Masih ada 104 temuan yang belum teregistrasi," ujarnya di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).
Baca juga : Jokowi Minta Kecurangan Lapor ke Bawaslu dan MK, Anies: Ya Memang Begitu
Dari laporan dan temuan yang diregistrasi, Bagja mengatakan 479 di antaranya dikategorikan sebagai pelanggaran, sedangkan 324 sisanya bukan pelanggaran. Adapun jenis pelanggaran terbanyak adalah 125 pelanggaran hukum lainnya.
"69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu," paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Bawaslu RI Herywn JH Malonda menjelaskan tren pelanggaran hukum lainnya terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN) maupun kepala daerah. Kasus-kasus tersebut sudah diserahkan Bawaslu kepada instansi yang berwenang memberikan hukuman bagi aparatur negara.
Baca juga : Penyelenggara Pemilu Dinilai tak Terlalu Bisa Diharapkan, Masyarakat Diminta Aktif Kawal Pemilu
Adapun Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo mengatakan jumlah perkara pidana pemilu yang naik sampai ke tahap II atau pelimpahan ke kejaksaan pada 2024 menurun dibanding Pemilu 2019. Pada 2019, ada 314 kasus yang sampai ke tahap II.
Sementara itu, ada 16 perkara pada Pemilu 2024 yang masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian. 12 perkara dihentikan, dan 37 perkara sudah mencapai tahap II dan sudah sampai pembacaan vonis maupun berkekuatan hukum tetap.
"Kami gambarkan bahwa pada saat ini penanganan perkara yang ditangani baik Bawaslu atau kepolisian sampai penyidikan, ini angka yang cukup drastis turun," tandasnya. (Z-5)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Revisi UU Pemilu, pergeseran fokus dari sanksi pidana ke sanksi administratif yang dinilai lebih memberikan efek jera kepada peserta pemilu.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Adanya revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang kerap kali dilakukan merupakan hal lumrah bagi negara demokrasi yang masih berkembang.
DKPP menerima 584 pengaduan terkait pelanggaran penyelenggara Pemilu selama 2024. Angka pengaduan itu naik siginifikan dari tahun sebelumnya.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan pembatalan pencalonan paslon petahana nomor urut 2 Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah.
Salinan amar putusan ini merupakan dasar untuk mengajukan secara tertulis proses pemberhentian yang bersangkutan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved