Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bakal melakukan pemungutan suara susulan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Sabtu (24/2). Beberapa TPS gagal menggelar pencoblosan pada Rabu (14/2) karena terdampak bencana alam, yakni banjir.
Di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, pemungutan suara susulan pada Sabtu (24/2) diambil melalui Surat Pemberitahuan KPU Kabupaten Depak kepada KPU RI dengan Nomor 174/PL.01.8-SD/3321/2024. Setidaknya, pemungutan suara susulan digelar di 10 desa, yakni Karanganyar, Wonoketingal, Cangkring Rembang, Cangkring, Undaan Kidul, Undaan Lor, Ngemplik Wetan, Wonorejo, Ketanjung, dan Jatirejo.
Seluruh desa itu berada di Kecamatan Karanganyar yang terdampak banjir. Daftar pemilih tetap (DPT) pada 10 desa itu 27.669 jiwa.
Baca juga : Ini Alasan Pemungutan Suara Susulan di 668 TPS
"KPU Kabupaten Demak memutuskan untuk menetapkan hari Sabtu tanggal 24 Februari Tahun 2024 sebagai hari dan tanggap pemungutan suara dan penghitungan suara susulan Pemilu 2024 pada 10 desa di Kecamatan Karanganyar," demikian disampaikan Ketua KPU Kabupaten Demak Siti Ulfaati dalam surat tersebut.
Di Jakarta, beberapa TPS melakukan pemungutan suara lanjutan pada Sabtu (24/2). Setidaknya, ada 12 TPS di Kelurahan Sunter Jaya dan 5 TPS di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, yang bakal melaksanakan pemungutan suara lanjutan. Jumlah DPT di 17 TPS itu berjumlah 4.651 orang.
KPU DKI Jakarta sebelumnya menetapkan pemungutan suara lanjutan itu dilaksanakan pada Minggu (18/2). Namun, anggota KPU DKI Jakarta Nelvia Gustina menjelaskan hal itu batal karena pihaknya memerlukan waktu untuk menyediakan logistik. "Karena logistik yang dibutuhkan memerlukan waktu untuk penyediaannya, KPU Kota Jakarta Utara memutuskan penyelenggaraan PSL di 24 Februari," tandasnya. (Z-2)
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.
KIP Pusat memutuskan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka setelah mengabulkan sengketa informasi yang dimohonkan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved