Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
SEBANYAK 1.130 pemilih di Kota Tangerang, Banten akan melakukan pemungutan suara susulan (PSS) lantaran belum bisa melaksanakan pencoblosan pada, 14 Februari lalu karena kebanjiran.
Hal itu disampaikan oleh salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, Yudistira Prasasta, Kamis (15/2). Menurutnya, ke 1.130 pemilih yang akan melaksanakan PSS, tercatat di empat TPS, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang.
Dengan rincian TPS 01 sebanyak 275 orang, TPS 02 sebanyak 274 orang, TPS 05 sebanyak 292 orang dan TPS 06 sebanyak 289 orang.
Baca juga : Terjadi Kecurangan Pemilu, Bawaslu akan Gelar PSU di Enam TPS
"Ya setelah kami plenokan PSS itu akan dilakukan pada hari Minggu (18/2),' ujarnya.
Yudis menjelaskan, PSS dilaksanakan hari minggu, karena melihat kondisi kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) yang tidak memungkinkan.
"Yang jelas pelaksanaan PSS ingin kami segerakan. Hanya saja karena kawan-kawan di lapangan kelelahan, maka akan kami selenggarakan pada hari Minggu," paparnya.
Baca juga : Partisipasi Politik di Purbalingga dalam Pemilu 2024 Diperkirakan Mencapai 80%
Sementara itu Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas, Bawaslu Kota Tangerang, Faridal Arkam mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan PSS tersebut kepada KPU.
Namun, kata dia, dalam pelaksanaannya nanti, Bawaslu akan melakukan pemantauan demi terlaksananya PSS yang jujur dan adil.
"Tugas Kami adalah pemantauan. Agar pelaksanaan PSS berjalan Jurdil,' ungkapnya. (Z-8)
Baca juga : 11.233 TPS Tak Bisa Akses Aplikasi Sirekap Buatan KPU
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Daerah yang menggelar PSU besok adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Palopo, dan Kabupaten Pesawaran.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan diskusi khusus dengan MK untuk membahasPSU berulang
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) ulang Pilkada 2024 di Kabupaten Barito Utara
PSU Pilkada 2024 di sejumlah daerah berpotensi terjadi lagi. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima sejumlah permohonan sengketa hasil PSU Pilkada 2024 jilid I
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menjawab perihal polemik penggunaan jet pribadi oleh para anggota KPU yang disebut melebihi anggaran.
Karena ragam kondisi tersebutlah Afif dan jajarannya sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pendaftaran sengketa Pilkada 2024 merupakan hak konstitusi dari setiap pasangan calon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved