Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
SELURUH masyarakat Indonesia diimbau untuk aktif dan berpartipasi untuk melaporkan segala bentuk potensi kecurangan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kecurangan pemilu juga diprediksi akan banyak terjadi di hari pencoblosan yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024.
Untuk melaporkan kecurangan, ada beberapa situs yang bisa dimanfaatkan untuk mengawal pemilu kali ini. Tak hanya kecurangan, masyarakat juga diminta melaporkan segala hal yang berbau kejanggalan.
Baca juga : Ini Alasan Film Dirty Vote Dirilis di Masa Tenang Pemilu
Masyarakat bisa mengawal proses Pemilu 2024 lewat website kawalpemilu.org. Sehingga masyarakat dapat membantu proses pengawalan perhitungan suara di setiap TPS agar dapat berlangsung jujur dan adil.
Co Founder Kawal Pemilu, Elina Ciptadi mengatakan, sangat mudah bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi mengawal Pemilu. Sebab sistem dibuat dengan tampilan yang sederhana.
Jagapemilu merupakan situs yang dibuat untuk mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Untuk membuat laporan di situs ini, masyarakat harus lebih dulu mendaftar dengan menggunakan alamat email.
Baca juga : 1 Juta Penonton dalam 8 Jam, 'Dirty Vote' Telanjangi Kecurangan Pilpres 2024
Dari laman resminya disebutkan bahwa Jaga Pemilu adalah gerakan sukarela masyarakat untuk mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.
Metode pelaporan kecurangan juga tidak jauh berbeda, cukup dengan mengirimkan unggahan foto dan data dugaan pelanggaran. Situs ini juga memiliki menu untuk mengecek semua pelanggaran di setiap daerah.
Selain berbentuk website wargajagasuara.com, platform ini juga dibuat dalam bentuk aplikasi. Untuk menggunakannya, masyarakat harus mendaftar dan mengisi data berupa nama hingga nomor kontak.
Baca juga : Istana Disebut Sedang tidak Tenang Jelang Pencoblosan
Di situs ini, tersedia fitur laporan suara dan laporan pelanggaran. Ada juga fitur mengunggah foto C1 Plano PPWP.
Website www.kecuranganpemilu.com dibuat oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Yayasan Dewi Keadilan Indonesia, Firma Hukum Themis Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesian Corruption Watch (ICW), Drone Emprit, serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Lewat website ini, kamu bisa memantau pelaporan kecurangan dalam bentuk peta tiap provinsi. Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil juga mencantumkan penelitian terkait Peta Titik Rawan Kecurangan Pemilu. (Medcom.id/Z-4)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved