Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
JELANG Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 gejolak sosial politik kian membara. Melihat kondisi itu, Presiden Joko Widodo diminta menghentikan cawe-cawe di pesta demokrasi.
“Untuk menghentikan semua akibat-akibat yang tidak mau ditanggung semua. Jokowi harus menghentikan dari segala bentuk cawe-cawe," kata pemerhati sosial politik Surya Fermana dalam diskusi daring, Selasa (6/2).
Menurut dia, cawe-cawe Jokowi semakin kuat dirasakan usai pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang dipermasalahkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Teranyar, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga memberi sanksi KPU atas penetapan capres-cawapres.
Baca juga : Jokowi Bagi Bansos karena Panik? Jusuf Kalla: Lebih dari Itu
Surya mengatakan kenyataan itu semakin membuat masyarakat geram dan gusar pada Jokowi. Mereka, kata Surya, semakin yakin ada akal-akalan yang dimainkan penguasa dan memantik kemarahan.
"Dan ini akan terus menjadi energi untuk memantik perlawanan. Makin diterusin makin membentang kemarahan,” kata Surya.
Co-Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna mengatakan demokrasi di Indonesia di ambang kehancuran akibat segelintir orang. Mereka berupaya menekan kekuatan rakyat agar tidak mengambil peranan di Pemilu 2024.
Baca juga : Bawaslu Akui Sulit Tindak dan Awasi Netralitas Presiden Jokowi di Pemilu 2024
“Padahal kita tahu bahwa demokrasi itu ya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rasanya itu jauh dari semangat penguasa saat ini,” ujarnya.
Sutisna ingin mendorong ikhtiar menjaga demokrasi terus dilakukan masyarakat. Pasalnya, akal sehat dan idealisme mesti dipertahankan agar kemajuan Indonesia tidak terhambat oleh praktik KKN, yang mulai terlihat di negeri ini.
“Kita akan terus berdiskusi mengkritisi yang salah dari perjalanan demokrasi kita,” pungkasnya. (Z-3)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke kediaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, di Jakarta, Rabu (13/8).
Wapres disambut langsung oleh Bapak Try Sutrisno, Ibu Tuti Try Sutrisno, dan putri pertama Wapres ke-6 ini, Ibu Nora Tristyana Try Sutrisno.
AHY enggan berkomentar lebih jauh. Dia menegaskan bahwa hubungannya dengan Gibran sangat baik.
Gibran membagikan momen bersama AHY dan Bahlil menjawab isu hubungan mereka tak harmonis.
Gestur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tak menyalami menteri beberapa waktu lalu dinilai mengonfirmasi adanya perang dingin atau hubungan yang renggang.
Gestur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tak menyalami sejumlah menteri beberapa waktu lalu memberi kesan negatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved