Keluarkan Sikap Pemilu, 18 Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Turun Gunung

SEBANYAK 18 guru besar, sejumlah akademisi, dan para alumni UIN Syarif Hidayatullah Ciputat mengumumkan Seruan Ciputat, meminta pemerintah tetap netral dan berperan sebagai pengayom bagi seluruh peserta Pemilu.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Saiful Mujani menjelaskan alasan di balik pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh UIN terkait Pemilu 2024. Saiful menyatakan bahwa pernyataan sikap tersebut muncul karena kekhawatiran yang semakin mendalam terhadap situasi politik saat ini.

"Keputusan ini bukanlah berkaitan dengan mengikuti langkah kampus lain seperti UGM, melainkan kami menyampaikan hal ini dari sudut pandang pribadi, bahkan sejak sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), kami sudah merasa cemas terhadap kondisi Pemilu 2024," ungkap Saiful pada Senin (5/2).

Baca juga : Perppu Harus Jadi Acuan dalam Mengisi Kekosongan Kepala Daerah

Dikarenakan tidak melihat adanya perubahan atas kritikan sebelumnya, komunitas akademis UIN Jakarta memutuskan untuk mengeluarkan suara mereka.

"Sebelumnya, kami berharap bahwa dengan kritik yang telah disampaikan sebelumnya, baik dari kami maupun kampus-kampus lain, akan ada perbaikan. Namun, melihat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan, maka secara resmi kami menyuarakan keprihatinan kami dengan harapan agar menjadi pengingat yang lebih serius," jelas Saiful.

Dalam keprihatinan terhadap nasib Pemilu, komunitas akademis UIN Jakarta menyuarakan kegelisahan mereka melalui pernyataan sikap.

Baca juga : Presiden Terpilih Harus Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

"Kami, sebagai komunitas kampus, merasa prihatin dengan kondisi Pemilu karena melihatnya sebagai ancaman terhadap disintegrasi," tambah Saiful.

Berikut adalah 5 poin pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh alumni dan sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:

1. Mendesak penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Penyelenggara pemilu dengan sungguh-sungguh memegang prinsip independen, transparan, adil, dan jujur.  

Baca juga : Seruan Moral dari Guru Besar dan Universitas Buka Mata Masyarakat

2. Mendesak Presiden dan aparat negara untuk bersikap netral dan menjadi pengayom bagi seluruh kontestan pemilu. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasar prinsip keadilan. 

3. Mendesak Presiden agar sungguh-sungguh mengelola pemerintahan demi dan untuk kepentingan nasional.

4. Pengelolaan keadaban atau akhlak demokrasi ini sudah semestinya tidak dipandang sekadar seperangkat aturan tertulis, aturan tentang boleh tidak boleh. Sebagai kepala negara berkewajiban untuk menjaga dan menjadi contoh bagaimana keadaban/akhlak berdemokrasi itu menjadi laku kehidupan bernegara.

Baca juga : Guru Besar UGM Koentjoro Khawatir Sikap Jokowi Bisa Timbulkan Kekacauan Negara

5. Mendesak Kepolisian RI untuk bersikap independen dan profesional. Tidak menjadi alat negara yang dapat menimbulkan rasa takut dalam mengekspresikan sikap politik warga negara. Tidak juga dengan mudah melakukan pemidanaan atas sikap kritis masyarakat. (Z-10)