Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengungkapkan mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju tampaknya karena merenggangnya hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDIP.
Hal itu membuat Mahfud tak nyaman di kabinet. Disatu sisi Mahfud harus loyal ke Jokowi, namun di sisi lain ia juga harus loyal ke PDIP yang mengusungnya menjadi cawapres.
Meniti dua kepentingan itu akan membuat Mahfud kehilangan identitas. Ia tidak bisa terlalu kritis terhadap kebijakan Jokowi, sementara sebagai cawapres Mahfud dituntut vokal untuk mendongkrak elektoralnya.
Baca juga : Kamis Sore Ini, Jokowi akan Bertemu Mahfud MD Bahas Pengunduran Diri
“Indikasi itu terlihat dari dua kali Debat Cawapres. Mahfud terlihat sosok yang kehilangan kekritisan. Tidak terlihat juga wawasan dan kecerdasan Mahfud yang mumpun,” terangnya.
Untuk itu, pilihan paling pas bagi Mahfud tentunya mengundurkan diri. Hanya dengan begitu ia dapat menampilkan identitas sebagai cawapres.
“Jadi, kecil kemungkinan Mahfud mundur karena adanya potensi Jokowi tidak netral pada Pilpres 2024. Sebab sinyalemen itu sudah lama mengemuka,” tegasnya.
Baca juga : Menkopolhukam Mahfud MD Menyatakan Mundur dari Kabinet Jokowi
Bila hal itu menjadi penyebab mundurnya Mahfud, seharusnya sudah dilakukannya jauh sebelumnya sejak isu Jokowi tidak netral mengemuka.
“Alasan seperti itu tampaknya hanya justifikasi atau pembenaran belaka,” pungkas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. (Z-7)
Baca juga : Puan: Tolong Tanyakan ke Jokowi, Dukung Ganjar atau yang Lain?
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan jajaran Kabinet Indonesia Maju hingga kepala lembaga di Istana Negara.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Prabowo menyatakan atas nama dirinya sendiri sebagai Presiden Terpilih dan juga sekaligus mewakili anggota Kabinet Indonesia Maju mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Joko Widodo.
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf apabila ada perilaku yang kurang bekenan khususnya selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Tak ada pembahasan soal kursi menteri atau jabatan apa pun pada pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved