Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menyebut pembagian bantuan sosial (Bansos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan istana sebagai tindakan memalukan.
Hal tersebut disampaikan oleh JK usai menghadiri Konferensi Pers bersama para Tokoh Bangsa dan Organisasi Masyarakat untuk Pemilu 2024 yang Jurdil, di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).
“Ini memalukan sekali. Kok Bansos dibagikan di depan istana,” kata JK kepada wartawan, Kamis (1/2).
Baca juga : Jokowi Bagi Bansos karena Panik? Jusuf Kalla: Lebih dari Itu
JK mengatakan, bagi-bagi bansos sudah bukan ranah dari presiden. Ia mencontohkan saat menjabat wakil presiden, distribusi bansos dibagikan melalui kantor pos.
“Lewat kantor pos itu sudah cukup. Bukan lagi presiden yang berdiri di depan istana. Lagian yang lewat di depan istana adalah yang bermobil dan bermotor. Masa dikasih beras,” tambah JK.
“Sebaiknya jangan diulangi lagi. Memalukan sekali. Bisa saja media internasional tulis bahwa Indonesia sudah parah sampai presiden bagi-bagi beras depan istana,” ulang JK mengingatkan.
Baca juga : Istana: Bagi-bagi Bansos tidak Ada Kaitannya dengan Pemilu
Lebih jauh politisi senior partai Golkar itu menilai, tindakan bagi-bagi bansos di depan istana merupakan bagian dari kepanikan jelang Pemilu 2024. Bagi JK, masih banyak hal penting yang harus diurus dibanding bagi-bagi beras depan istana.
“Itu tugas camat. Jangan sampai melupakan tugas-tugas negara yang lebih penting,” tutup JK. (Z-5)
Baca juga : Jusuf Kalla Kritik Sikap Jokowi yang tak Undang NasDem ke Istana
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menceritakan perbedaan penanganan tsunami Aceh pada 2004 silam dengan banjir yang melanda Sumatra pada tahun ini.
Jusuf Kalla menegaskan bantuan asing ke Aceh diperbolehkan selama untuk kemanusiaan dan terkoordinasi. PMI fokus pada logistik dan kebutuhan dasar warga terdampak.
Jusuf Kalla menekankan pentingnya penanganan cepat dampak banjir, khususnya penumpukan kayu di sungai, serta mendorong pemanfaatan kayu bernilai guna untuk membantu masyarakat
KETUA Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta agar permasalahan lautan kayu dari banjir Sumatra untuk segera diselesaikan. Kayu yang memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan.
Masjid perlu terus dimakmurkan dan dimanfaatkan sebagai sarana membangun masyarakat yang religius sekaligus mandiri.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved