Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tidak ambil pusing dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut presiden boleh berkampanye dan berpihak dalam pemilihan presiden (pilpres). Anies mempersilakan masyarakat untuk menilai, apakah sikap negarawan seperti itu mau diubah atau diterus-teruskan.
"Ini semua akan dikembalikan kepada rakyat untuk menilai. Apakah situasi seperti ini mau diteruskan, ataukah situasi ini harus ada perubahan. Menurut kami perlu perubahan," kata Anies di Aceh, Sabtu (27/1).
Ia menegaskan ingin mengembalikan muruah pemimpin negara sebagai negarawan yang mengayomi dan merangkul semua, bukan satu kelompok atau golongan saja. Itu adalahan salah satu agenda perubahan yang ia bawa bersama Muhaimin Iskandar.
Baca juga: Anies Baswedan: Transformasi Tata Niaga Pangan bakal Jadi Prioritas
"Kita ingin kepala negara menjadi betul-betul kepala dari seluruh proses kenegaraan yang menunjukkan sikap kenegarawanan," ujar eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Menurut dia, kontroversi netralitas yang terjadi saat ini adalah salah satu efek apabila pimpinan nasional tidak menempatkan posisi dirinya sebagai negarawan. Dia memandang suasana di negeri tercinta ini menjadi kurang elok saat pemimpin muncul sebagai salah satu pendukung pasangan calon tertentu
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilu. Seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.
Baca juga: Anies Optimistis Menang di Riau
"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (Presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. (Z-11)
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Jebolnya tanggul baswedan membuat permukiman warga di sekitar Jati Padang, Pasar Minggu, mengalami banjir hingga mencapai 1 meter.
Bagaimana pula peluang dia dalam kontestasi politik nasional, utamanya di Pilpres 2029?
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved