Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye, Anies Baswedan: Mau Diteruskan atau Diubah?

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tidak ambil pusing dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut presiden boleh berkampanye dan berpihak dalam pemilihan presiden (pilpres). Anies mempersilakan masyarakat untuk menilai, apakah sikap negarawan seperti itu mau diubah atau diterus-teruskan.

"Ini semua akan dikembalikan kepada rakyat untuk menilai. Apakah situasi seperti ini mau diteruskan, ataukah situasi ini harus ada perubahan. Menurut kami perlu perubahan," kata Anies di Aceh, Sabtu (27/1).

Ia menegaskan ingin mengembalikan muruah pemimpin negara sebagai negarawan yang mengayomi dan merangkul semua, bukan satu kelompok atau golongan saja. Itu adalahan salah satu agenda perubahan yang ia bawa bersama Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Anies Baswedan: Transformasi Tata Niaga Pangan bakal Jadi Prioritas

"Kita ingin kepala negara menjadi betul-betul kepala dari seluruh proses kenegaraan yang menunjukkan sikap kenegarawanan," ujar eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Menurut dia, kontroversi netralitas yang terjadi saat ini adalah salah satu efek apabila pimpinan nasional tidak menempatkan posisi dirinya sebagai negarawan. Dia memandang suasana di negeri tercinta ini menjadi kurang elok saat pemimpin muncul sebagai salah satu pendukung pasangan calon tertentu

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilu. Seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.

Baca juga: Anies Optimistis Menang di Riau

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (Presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. (Z-11)