Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KREATOR konten Rere Anggara berpendapat memilih presiden dan wakil presiden pada hari pemungutan suara Rabu (14/2) mendatang seperti halnya dengan ulangan saat sekolah.
Oleh karena itu, pemilih harus belajar terlebih dahulu sebelum menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan dicoblos.
Bagi Rere, ulangan yang dilakukan pada Pemilu 2024 nanti gampang karena modelnya adalah pilihan ganda, bukan menulis esai. Meskipun demikian, ia mengajak pemilih tidak hanya 'cap cip cup' dalam menentukan jawaban di balik bilik suara.
Baca juga : Anies Baswedan Janji Buat Stadion Berstandar Internasional di Aceh
"Biasanya yang 'cap cip cup' yang enggak apa? Yang malemnya enggak belajar," ujarnya dalam diskusi yang digelar Distrik Berisik di Jakarta, Sabtu (27/1).
Berbeda dengan ulangan sekolah, nilai saat pemilu nanti merupakan kolektif dari seluruh pemilih dan dinikmati dalam lima tahun ke depan. Oleh karenanya, Rere memohon kepada semua pemilih untuk belajar sebelum menentukan pilihan saat Pemilu 2024.
Baca juga : Kampanye di Aceh, Anies Baswedan Ingin Perpanjang Dana Otsus
"Pastikan lo belajar buat ulangan nanti. Dan pilih jawaban yang benar," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, komika David Nurbianto mengingatkan memilih capres-cawapres saat pemilu bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ia mengajak pemilih lain untuk memikirkan hajat hidup orang banyak atas pilihan masing-masing.
Dengan demikian, David menegaskan bahwa rasionalitas dibutuhkan sebagai landasan memilih capres-cawapres.
"Kita memilih untuk orang-orang yang termarjinalkan, untuk orang-orang yang lahannya diambil oleh korporasi-korporasi besar, kita memilih untuk mereka yang setiap kamis datang merayakan Aksi Kamisan, untuk korban-korban pelanggaran HAM," papar David.
Sementara itu, kreator konten Mutiara Adiguna mengingatkan hari pemungutan suara Pemilu 2024 bertepatan dengan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Karenanya, ia mengingatkan pemilih untuk menunjukkan rasa sayangnya terhadap Indonesia dengan memilih presiden yang benar-benar baik.
Adapun kreator konten lainnya, Richard Theodore mengatakan siapapun capres-cawapres yang menang nanti pada akhirnya Indonesia yang menjadi pemenang. Ia meminta semua pemilih untuk tetap bersatu, terlepas siapa yang menang nanti. (Z-5)
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved